Ini Jadwal Sidang Sengketa Hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Minggu Depan Putusan Sela

MK membacakan putusan sengketa pilpres.

Sebelumnya, Nicolay Apriliando, anggota Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menegaskan, alat bukti yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK), bukan abal-abal.

Alat bukti itu diajukan dalam gugatan sengketa hasil Pilpres 2019. Menurutnya, tim hukum Prabowo-Sandi sudah hampir final menyiapkan segala sesuatu yang akan dibawa pada sidang perdana di MK pada 14 Juni 2019.

"Jadi kami tidak akan memberikan alat bukti abal-abal, kami ingin tetap mempertahankan itu semua dengan alat-alat bukti yang valid," kata Nicolay, di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (29/5/2019).

Ada pun 51 alat bukti yang dilampirkan pada saat pendaftaran gugatan, menurut Nicolay, hanya awalan.

51 alat bukti tersebut, katanya, hanya sebagai prasyarat registrasi tim hukum BPN kepada MK.

"Jadi bukan kami hanya memiliki 51 alat bukti. Itu hanya sebagai pengantar untuk sebagai prasyarat kami bisa mendaftar di Mahkamah Konstitusi," jelasnya.

"Kami punya bukti cukup valid dan cukup banyak. Kami juga bisa membuktikan secara IT forensik terjadinya penggelembungan dan kecurangan," tuturnya.

"Itu bisa kami buktikan lewat IT forensik. Oleh karena itu kami ingin meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan KPU dilakukan audit forensik terhadap IT KPU juga," sambung Nicolay.

Anggota BPN Prabowo-Sandi itu pun meyakini MK akan mengabulkan gugatan tersebut.

Bahkan, ia mengatakan bukti-bukti yang akan diajukan dalam persidangan nantinya akan membuat semua pihak terjekut.

"Pada saat pembuktian di persidangan teman-teman lihat sendiri. Pasti akan tercengang," ucapnya.

Nicolay juga menegaskan bahwa pasangan Prabowo-Sandi selalu mengedepankan cara konstitusional dalam memperjuangkan Pemilu 2019.

Karena itu, ia meminta kepada seluruh pihak, terutama pejabat tinggi negara, untuk memberikan pernyataan yang menyejukkan dan bukan malah memprovokasi serta menakut-nakuti masyarakat, dengan melakukan tindakan-tindakan represif.

Prabowo-Sandi, papar Nicolay, dalam hal ini memegang teguh konstitusional dan taat pada hukum.