PILPRES 2019

Kejanggalan 2 Poin Gugatan Kubu Prabowo-Sandi, Pakar Hukum: Mendiskualifikasi Bukan Kewenangan MK

Kejanggalan 2 Poin Gugatan Kubu Prabowo-Sandi, Pakar Hukum: Mendiskualifikasi Bukan Kewenangan MK

Kejanggalan 2 Poin Gugatan Kubu Prabowo-Sandi, Pakar Hukum: Mendiskualifikasi Bukan Kewenangan MK
Instagram @sandiuno
Kejanggalan 2 Poin Gugatan Kubu Prabowo-Sandi, Pakar Hukum: Mendiskualifikasi Bukan Kewenangan MK 

Kejanggalan 2 Poin Gugatan Kubu Prabowo-Sandi, Pakar Hukum: Mendiskualifikasi Bukan Kewenangan MK

TRIBUNBATAM.id - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari menyebut ada dua poin dari 7 poin petitum atau tuntutan sengketa kubu 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang janggal.

Hal itu dikatakannya saat menjadi narasumber dalam program Kompas TV, Mencari Pemimpin, Jumat (7/6/2019).

Menurutnya, poin yang janggal itu yakni pada poin ke 4 yang berbunyi 'Membatalkan (mendiskualifikasi) pasangan calon presiden dan wakil nomor urut 01, Presiden H Joko Widodo dan KH Mar'uf Amin sebagai Peserta Pilpres 2019'.

"Memang yang janggal dari tujuh ini cuma dua saja. Satu mendiskualifikasi calon Jokowi, yang itu bukan kewenangan MK, kewenangannya itu ada di Bawaslu KPU," ujar Feri.

Lantas pada poin lain, yakni di poin 5, juga dirasa janggal.

Anji Bocorkan Lirik Lagu SBY untuk Ani Yudhoyono, Benarkah Tentang Kisah Cinta SBY & Ani Yudhoyono?

REKRUTMEN CPNS 2019 - Pemerintah Alokasikan 207.748 di Daerah dan Pusat 46.425, Berikut Rinciannya

Hendak Memperkosa Seorang Dokter, Lidah Pria Ini Dibuat Putus oleh Korban, Begini Kejadiannya

Poin ke 5 berbunyi, 'Menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahudin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024'.

"Lalu yang kedua, menentapkan calon pemenang, itu bukan tugas Mahkamah Konstitusi," ungkapnya.

Menurutnya, hal itu bukan tugas MK, melainkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Mahkamah menjelaskan bahwa ada suara yang beralih, lalu nanti akan ditetapkan oleh KPU, kalau ada PSU (Pemilihan Suara Ulang), selesai PSU, maka nanti KPU menetapkan," jelasnya.

Halaman
1234
Editor: Danang Setiawan
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved