Komunikasi dengan Rismaharini Sering Putus, PDI Perjuangan Surabaya Mulai Lakukan Manuver Politik

Bahkan komunikasi antara kedua pihak tersebut cenderung putus.

Menilik pengalaman selama 10 tahun itu, PDIP pun seolah kapok untuk mengusung calon wali kota (Cawali) alternatif semisal Tri Rismaharini atau akrab dipanggil Risma.

Karena itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPC Surabaya PDIP Surabaya, Sukadar mengimbau semua elemen PDIP menjalin komunikasi yang baik jelang Pilwali Surabaya 2020.

Termasuk siapa-siapa saja calon yang berpotensi atau dimunculkan menjadi Cawali Surabaya nanti.

• Sikap Hakim MK Buat TKN Khawatir, Ini Kata Anggota Tim Kuasa Hukum TKN

• Gelandang Timnas U-23 Indonesia Ini Dilirik Tiga Klub Eropa, Siapakah Dia?

• Terkait Perbaikan Permohonan dalam Sidang Gugatan Pilpres, Ini Kata Mantan Hakim MK

• Sama Seperti Soeharto dan SBY, Jokowi pun Pinjam Punggung Ajudan untuk Tanda Tangan

"Kami akan mengakomodir suara dari seluruh pengurus anak cabang (PAC) untuk kita jadikan pertimbangan dalam menentukan calon," kata Sukadar, Jumat (14/6/2019).

Sukadar enggan menanggapi potensi PDIP mengusung sosok alternatif dari luar partai seperti pada Pilwali 2010 dan 2015, di mana PDIP mengusung Risma.

Menurut Sukadar, walaupun Risma diketahui merupakan sosok yang sukses sebagai Wali Kota Surabaya selama dua periode, namun komunikasi Risma dengan PDIP tidak terjalin intensif.

"Sepuluh tahun di dalam pemerintahan Bu Risma ini, komunikasi dengan partai biasa- biasa saja. Goal terakhir memang untuk kepentingan rakyat. Tapi, disamping itu partai politik juga punya kepentingan untuk membesarkan partai," tegas Anggota DPRD Kota Surabaya ini.

Bahkan, lanjut Sukadar, selama ini komunikasi antara eksekutif dengan partai banyak yang 'putus'.

Berbeda jika kepala daerah tersebut merupakan kader internal partai, menurut Sukadar sosok tersebut tentu akan lebih tahu bagaimana visi misi partai dan arah perjuangan partai.

"Berbeda dengan Bu Risma yang bukan dari kader partai," lanjutnya.

Kendati demikian Sukandar enggan sikapnya itu disebut seolah-olah membandingkan porsi antara kepentingan rakyat dengan kepentingan partai politk.

"Arahnya bukan di situ. Partai juga pro kesejahteraan rakyat. PDI Perjuangan juga bagian dari warga kota Surabaya." lanjutnya.

Harapan PDI Perjuangan, lanjut Sukadar, tokoh yang diusung berkomitmen untuk berkomunikasi dengan partai (PDI Perjuangan) sebelum mengambil langkah atau kebijakan.

Karena partai pun dalam hal ini PDIP juga mempunyai saran, usulan, dan pemikiran yang konstruktif yang bisa menjadi pertimbangan Wali Kota Surabaya dalam mengambil keputusan.

Sukadar mencontohkan kasus Pedagang Kaki Lima (PKL), kemudian soal kesenian dan budaya yang ditangani Risma tanpa adanya komunikasi terlebih dahulu dengan partai.

"Penataan PKL misalnya, sebelum digusur harusnya ada tempat untuk relokasi lebih dulu. Ada solusi dulu. Kemudian di bidang olahraga, Persebaya itu kan kebanggan warga kota Surabaya. Mess kan diambil Pemkot. Padahal itu kebanggaan warga kota, akhirnya Persebaya kesulitan cari tempat, tidak bisa di-follow up." lanjutnya.

Sukadar juga mencontohkan kasus yang dialami seniman di Taman Hiburan Rakyat yang ditutup. Banyak seniman dan budayawan yang mengeluh.

"Belajar dari itulah, kami bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya opini yang dibangun pemerintah kota terkait keberhasilannya, tidak sebanding dengan di lapangan." tutupnya.