Breaking News:

Ini Bantahan TKN Jokowi - Ma'ruf Atas Tudingan BPN Prabowo - Sandiaga Soal Dana Kampanye

Anggota tim hukum pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf , Luhut Pangaribuan memberikan penjelasan perihal tudingan tersebut.

Editor: Thom Limahekin
KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO
Ketua Tim Hukum Joko Widodo - Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra hadir dalam sidang perdana sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). 

TRIBUNBATAM.id - Tudingan kuasa hukum 02 Prabowo - Sandiaga tentang Jokowi yang melanggar peraturan dana kampanye akhirnya terjawab pada Selasa (18/6/2019).

Anggota tim hukum pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf , Luhut Pangaribuan memberikan penjelasan perihal tudingan tersebut. 

Diketahui tim kuasa hukum 02 mengatakan Jokowi memberikan sumbangan pribadi dana kampanye pada tanggal 25 April 2019 sejumlah Rp 19 miliar lebih.

Bambang menilai, ada indikasi dugaan menyamarkan sumber asli dana kampanye yang bertujuan memecah sumbangan agar tidak melebihi batas dana kampanye dari kelompok, yaitu sebesar Rp 25 miliar.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Selasa (18/6/2019), Luhut membantah tudingan tersebut.

"Pihak terkait juga ingin menegaskan bahwa, baik calon presiden maupun wakil presiden nomor urut 01 tidak memberikan sumbangan dana kampanye dalam kapasitas pribadi seperti yang dimaksud pemohon," ujar Luhut Pangaribuan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (18/6/2019).

"Dengan kata lain, dalil pemohon tentang sumbangan pribadi Joko Widodo adalah tidak benar," ungkapnya.

Sumbangan sebesar Rp 19,5 miliar itu adalah dana yang dikeluarkan dari rekening TKN Jokowi - Ma'ruf untuk tim kampanye daerah.

Akan tetapi dalam teknis penginputan data, tertulis nama pengirim Joko Widodo.

"Padahal, nama pemilik rekening adalah TKN Jokowi - Ma’ruf Amin," ujar Luhut.

Menurut Luhut, pelaporan dana tersebut telah lolos audit.

"Rekening bank penerima sumbangan dana kampanye atas nama TKN Jokowi - Maruf Amin dan pihak-pihak yang memberikan sumbangan dana kampanye kepada Paslon nomor urut 01, baik perorangan, partai politik, kelompok, maupun badan usaha non-pemerintah, diperiksa dan telah diverifikasi serta dikonfirmasi secara langsung oleh KAP Anton Silalahi tersebut," ujar Luhut.

"Sehingga tidak ada sumbangan fiktif seperti yang didalilkan pemohon ," kata dia.

PT Volex Pindahkan Pabrik dari China ke Batam, Butuh 1000 Pekerja

Download Kumpulan Lagu MP3 Taylor Swift, Ada ME! Feat Brendon Urie hingga You Need To Calm Down

Batam Siapkan Homestay, Latih Warga dari Pulau dan Kampung Tua Sadar Wisata

Mahfud MD: Capres yang Gunakan Uang Negara Untuk Kampanye Tidak Bisa Didiskualifikasi

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman memimpin sidang perdana sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019).
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman memimpin sidang perdana sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). ((KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO))

Kejanggalan sumbangan dana kampanye

Bambang Widjojanto menilai ada kejanggaan dalam laporan sumbangan dana kampanye pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 01, Jokowi - Ma'ruf Amin.

Halaman
123
Sumber: TribunWow.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved