Rudi Temui Orangtua Murid Bahas Solusi PPDB, Udin: Wako Tidak Transparan, Jangan Jadikan Pencintraan

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Beberapa solusi untuk mengatasi persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sudah diberikan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi kepada orang tua yang anaknya tidak lolos masuk sekolah negeri berdasarkan sistem zonasi.

Solusi itu antara lain adalah penambahan jumlah anak per kelas, sistem shift, dan pembangunan sekolah baru yang dilakukan 2020 mendatang.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho menyebutkan beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam sudah dilakukan dari tahun ke tahun.

Udin kemudian menegaskan Pemko Batam dalam hal ini Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam tidak transparan kepada masyarakat tentang berapa jumlah siswa yang diterima setiap kelasnya.

"Jumlah Rombel (rombongan belajar) yang sesungguhnya itu berapa. Kalau sekarangkan masih dikunci 32 per kelas. Tapi nyatanya 32 di awal saja akhirnya nanti 40-an siswa. Bahkan ada juga sampai 45 per kelas. Saya bingung juga lihat Pak Wali ini mengumpulkan orang tua dalam rangka apa. Saya kira ada terobosan baru yang dibuat. Kalau hanya menambah siswa per Rombel bukan barang baru lagi," ujar Udin kepada Tribun, Rabu (19/6/2019).

• Tanggapi Bukti Persidangan Kubu 02, Yusril Ihza Mahendra: Betul Pak Mahfud MD, Sangat Miskin Bukti

• Polres Bintan Tangkap Pria yang lakukan Pemerasan Kepada Manageman Bandra, Pelaku Anggota Ormas

• Download MP3 Lagu Didi Kempot Ora Iso Mulih di Android dan iPhone, Lengkap dengan Lirik

• Limbah dalam Puluhan Kontainer Terus Jadi Polemik, BC: Masih Tunggu Uji Laboratorium, Sampai Kapan?

Seharusnya, lanjut dia, Disdik menyampaikan berapa jumlah Rombel yang diterima di setiap sekolah negeri sehingga DPRD mengetahui berapa jumlah yang ditambah.

Menurutnya Disdik masih bersifat semi transparan.

Sementara itu, terkait rencana Wali Kota Batam, Muhammad Rudi membangun 5 sekolah baru, Udin mengatakan semuanya tergantung keuangan kemampuan daerah.

Dia menegaskan untuk membangun 1 sekolah saja tak cukup menggelontorkan dana sebanyak Rp 1 miliar saja.

Membangun 1 sekolah saja bisa menghabiskan Rp 10 hingga Rp 12 miliar, mulai dari pengadaan fisik hingga pengadaan operasionalnya.

"Contohnya yang mau dikejar sekarang jalan.

Ternyata pekerjaan pelebaran jalan masih banyak yang gantung.

Kalaupun ada niat membangun sekolah mungkin bisa komunikasi yang baiklah dengan DPRD agar penganggarannya bisa diutamakan.

Karena kita tak mau anggaran selanjutnya hanya anggaran pencitraan saja buat Pilkada.

Penganggarannya itu di DPRD bukan Pemko.

Itu perlu ditegaskan," tutur Udin.

Sebelum itu, ratusan orang tua siswa yang anaknya tak tertampung di SMPN berdasarkan sistem zonasi di kawasan Bengkong, dikumpulkan di Ballroom Golden Prawn, Bengkong, Rabu (19/6).

Mereka berharap anak mereka bisa diterima di sekolah negeri.

Pertemuan dihadiri Wali Kota Batam, Rudi, Camat Bengkong M Tahir, Kepala Dinas Pendidikan, Hendri Arulan, Ketua Dewan Pendidikan, Sudirman Dianto. Termasuk dua kepala sekolah di kawasan Bengkong, SMPN 4 dan SMPN 30.

Saat ini kegiatan masih berlangsung.

Betapa susahnya anak-anak masuk ke SMPN di Batam menjadi keluhan banyak orang tua dan wali murid saat ini.

Misalnya, apa yang diungkapkan oleh Marta Elina, warga Batuaji yang sudah mendaftarkan anaknya ke SMPN 26, namun nama anaknya tidak keluar karena jarak rumahnya dari sekolah tidak masuk.

• Tim Hukum Prabowo-Sandi Ajukan Hairul Anas Saksi Ahli di Sidang MK, Dikenal Keponakan Mahfud MD

• Hadapi Aksi Begal yang Sedang Marak, Inilah yang Dilakukan Satpol PP Batam, Aksi Polisi?

• Pasutri Tasikmalaya Live Adegan Mesum Ditahan, Bujuk Anak-anak Nonton Bayar Pakai Rokok & Mie Instan

• Video-Live Streaming Persebaya Surabaya vs Madura United, Rabu (3/4/2019) sore jam 15.30 WIB

"Tidak tahulah nanti, mau sekolah ke mana anak saya,rumah saya di Rindang Garden Batuaji. Jaraknya lebih dekat ke SMPN 26 sesuai zona, tapi tidak diterima, kalau ke SMPN 11 jaraknya sudah jauh, apalagi ke SMPN 53," kata Marta.

Marta juga mengatakan kondisi ekonomi Batam, saat ini sangat tidak memungkinkan anaknya masuk ke sekolah swasta.

"Kalau swasta zaman sekarang sulit juga. Setiap bulan harus pikirkan uang sekolah. Kalau di negeri kan tidak ada uang sekolah, kalau uang buku dan seragam masih bisa dicicil," kata Marta.

Herlina, warga Genta Tiga juga mengatakan anaknya yang sudah didaftar ke SMPN 53 tapi tidak keluar namanya.

"Kalau zonanya memang sangat jauh, tapi mau bagaimana, kita harus daftar ke sana,"kata Herlina.

Herlina mengharapkan ada kebijakan dari Pemerintah Kota Batam.

"Kita hanya mengharapkan kebijakan Pemerintah Kota Batam. Mudah-mudahan seperti tahun sebelumnya, semua murid yang sudah daftar diakomodir," kata Herlina.

Mengenai keresahan orang tua siswa di Sagulung, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan mengatakan, pada Rabu (19/6/2019) akan diadakan rapat bersama orang tua/wali murid bersama Wali Kota Batam di Aula SMKN 1 Batam.

"Nanti dalam pertemuan, kita akan sampaikan kepada Wali Kota. Kita minta tanggapan Wali Kota," kata Hendri.

Dia juga mengatakan untuk wilayah Sagulung sudah dilaksanakan pertemuan dan sebanyak 709 murid yang tidak tertampung akhirnya diakomodir dan diterima.

"Kita lihat saja nanti, seperti apa jawaban Wali Kota," kata Hendri.

Sebagai informasi, pada Rabu (19/6/2019) akan dilaksanakan pertemuan ratusan orang tua murid dengan Wali Koata Batam, di aula SMKN1 Batam, pukul 16.30 WIB. (TRIBUNBATAM.id/Roma Uly Sianturi)