Partai Demokrat Kian Jauh Tinggalkan Kolisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kata Ferdinand Hutahaean?

Intensitas komunikasi antara Partai Demokrat dengan kolisi Prabowo Subianto - Sandiaga Uno dibuka oleh Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat

Editor: Thom Limahekin
TRIBUN TIMUR
Demokrat Tarik Kader dari BPN, PKS Percaya Quick Count, Benarkah Kubu Prabowo Kini Pecah Kongsi? 

Jansen lantas menyinggung mengenai aksinya di Sidang Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 pada Selasa (21/5/2019) lalu.

Menurutnya, dalam sidang pleno itu, dirinyalah yang melayangkan 'hantaman' paling keras kepada KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Saya pribadi, coba nanti diputar rekaman tanggal 21 yang menetapkan kemenangan Pak Jokowi, 01, sayalah satu-satunya di situ yang dalam tanda kutip menghantam KPU dan Bawaslu paling keras," ujar Jansen.

"Bahkan kata orang Jansen itu sampai memukul meja, untung mejanya tidak pecah, kata orang begitu. Karena saya pukul keras sekali," tuturnya.

 

Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon memberikan tanggapan terhadap pernyataan Kader Partai Demokrat Andi Arief yang 'menyerang' saksi 02, Agus Maksum dan BPN terkait masalah daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019.
Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon memberikan tanggapan terhadap pernyataan Kader Partai Demokrat Andi Arief yang 'menyerang' saksi 02, Agus Maksum dan BPN terkait masalah daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019. (Capture Kompas Tv)

Dia berkisah, saat itu dia menagih KPU yang tak melaksanakan rekomendasi Bawaslu.

"Karena saya waktu itu menemukan beberapa rekomendasi Bawaslu di Papua itu tidak dijalankan oleh Bawaslu, sedangkan rekomendasi Bawaslu itu sifatnya mengikat dan final," kata Jansen.

"Pasca itu sesuai tahapan Pemilu, proses itu kan pindah ke MK kalau ada pihak yang tidak sepakat denga hasil pleno KPU."

Dijelaskannya kembali, saat itu capres 02 Prabowo Subianto lah yang menunjuk tim kuasa hukum, dengan ketua Bambang Widjojanto.

Dia mengatakan tak ada satupun dari Partai Demokrat yang menjadi bagian dari kuasa hukum di MK untuk 02.

"Pak Prabowo itu kan sudah menunjuk kuasa hukum, Pak Bambang Widjojanto dan lain-lain."

Jansen juga menjelaskan, tak hadirnya Partai Demokrat di sidang MK, karena memang tak bisa.

"Kontribusi bagaimana? Kan kamu lihat sidang di MK itu, yang boleh masuk ke sana itu harus pakai toga katanya, kan itu persyaratannya," ungkapnya.

"Kami Partai Demokrat, tidak ada satupun yang ditunjuk jadi lawyer, tapi lawyer itu kan personal, bukan partai."

"Tidak ada satupun individu dari Partai Demokrat yang ditunjuk jadi lawyer. Termasuk juga di Gerindra, PAN, PKS," pungkasnya.

Lihat videonya di menit ke 7.12:

TKN Sebut Kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno Tinggal PKS dan Gerindra

Dikutip dari Kompas.com, Minggu (23/6/2019), Juru Bicara Tim Hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin, Razman Arif Nasution menyebut kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno hanya tinggal PKS dan Gerindra.

Halaman
123
Sumber: TribunWow.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved