Bukan ke Mahkamah Internasional, Mahfud MD Anjurkan Kubu Prabowo Tempuh Langkah Hukum Ini

Mahfud MD tidak setuju kalau kubu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno membawa sengketa hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Internasional (MI).

Bukan ke Mahkamah Internasional, Mahfud MD Anjurkan Kubu Prabowo Tempuh Langkah Hukum Ini
Instagram @mohmahfudmd
Mahfud MD menghabiskan waktu dengan dua juniornya di warung kopi Jogjakarta Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Begini Saat Ahli hukum Prof Eddy OS Bertemu dengan Mahfud MD Sambil Ngopi Klotok Ini yang Dibahas, https://wartakota.tribunnews.com/2019/06/24/begini-saat-ahli-hukum-prof-eddy-os-bertemu-dengan-mahfud-md-sambil-ngopi-klotok-ini-yang-dibahas?page=all. Penulis: Desy Selviany Editor: Dian Anditya Mutiara 

TRIBUNBATAM.id - Mahfud MD tidak setuju kalau kubu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno membawa sengketa hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Internasional (MI).

Mahfud MD justru memberikan usulannya kepada kubu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno terkait langkah hukum yang ditempuh pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Mahfud MD memberikan tanggapan dan usulannya tersebut saat menjadi narasumber di acara iNews Sore, Jumat (28/6/2019).

"Prof Mahfud kemarin kita sudah dengarkan begitu pidato dari Prabowo Subianto yang menyatakan memang menerima hasil putusan MK namun akan membahas langkah hukum selanjutnya, jika nantinya tim dari Prabowo - Sandiaga ini maju ke peradilan internasional untuk membawa terkait sengketa Pilpres ini ke peradilan internasional apakah ini bisa? Dan juga peluangnya seperti apa Prof Mahfud?" tanya pembawa acara.

Mahfud MD menjawab bahwa Mahkamah Internasional tidak pernah mengadili kasus pemilihan umum di dalam suatu negara.

Mahfud MD lalu menjelaskan kasus yang biasanya dibahas di peradilan internasional.

"Sejauh pengetahuan saya, sampai saat ini tidak ada peradilan internasional untuk kasus Pemilu dari negara manapun gitu, tidak ada peradilan internasionalnya," kata Mahfud.

"Peradilan internasional itu kalau pidana hanya menyangkut pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) berat, pelanggaran HAM biasa saja tidak ke peradilan imnternasional."

"Seperti pembunuhan, perampokan, nah itu ya ke peradilan nasional. Kalau internasional itu HAM berat misalnya pembantaian etnis, pembersihan etnis, genosida, pembunuhan orang secara masal dalam satu peperangan itu ada di dalah hukum humaniter."

"Kalau soal Pemilu tidak ada di peradilan internasional," tegas Mahfud.

Mahfud lalu menerangkan soal pelanggaran lain yang bisa dibawa ke peradilan internasional yakni yang melibatkan dua negara.

Halaman
1234
Editor: Thom Limahekin
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved