Kendati Kota Batam Dapat WTP, Tapi Masih Banyak Catatan Dalam Pelaksanaan APBD Anggaran 2018
Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2018 yang disampaikan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mendapat pandangan dari se
Secara umum realisasi pendapatan naik, setiap tahun target dan realisasi kurang dari 20 persen.
Selain itu, Pemko harus melibatkan swasta melalui CSR untuk pembangunan infrastruktur Kota Batam. Selain itu jalan under pass juga belum diadakan di Kota Batam.
Fraksi Gerindra mengusulkan Ranperda ini untuk ditindaklanjuti.
"Salam Indonesia Raya, kami meminta meningkatkan pendapatan ditingkatkan melalui tapping box. Minimal 2020 ini sudah terpasang sebanyak 1500. Terkait stok barang pokok, Subang Mas juga belum berjalan sesuai rencana. Fraksi Gerindra juga mengusulkan UMKM ditingkatkan disetiap kecamatan. Selain iti sistem pendidikan juga perlu diperbaiki," paparnya.
Keempat, Zainal mempersilahkan Juru Bicara Fraksi Demokrat, H. Somali menyampaikan pendapat fraksinya.
Pihaknya mengapresiasi atas prestasi WTP yang didapatkan oleh Pemko Batam.
Mereka berharap tidak mengulangi kesalahan yang sama dikemudian hari.
"Ada beberapa catatan pertama realisasi pendapatan Pemko Batam sebesar 94 persen belum maksimal. Perlu ditingkatkan dengan inovasi ditahun-tahun berikutnya. Harus lebih berani melakukan sistem pajak online untuk menghindari kebocoran. Kinerja dinas-dinas ditingkatkan sehingga belanja daerah bisa lebih fokus penggunaannya," paparnya.
Ditempat yang sama, Fraksi Partai Amanat Nasional melalui juru bicaranya, Ucok Tambusain menyebutkan dunia pendidikan baru saja menjalankan PPDB fraksi ini berharap semua bisa berjalan dengan baik.
Pihaknya berharap capaian pendapatan tahun depan lebih ditingkatkan.
"Pantauan kami pengangguran meningkat dari tahun ketahun. Kami berharap Pemko bisa menyampaikan lapangan pekerjaan," katanya.
Keenam, Fraksi Nasional Demokrat melalui juru bicara ditempatnya Amintas Tambunan menyampaikan pada prinsipnya fraksi Nasdem mendukung pemerintah.
Fraksi Nasdem mendukung ranperda ini menjadi peraturan daerah.
"Asalamualaikum, Salam Restorasi, Rapat Dewan yang terhormat seperti halnya yang disampaikan pidato walikota beberapa hari lalu, laporan telah disusun berdasarkan akuntansi pemerintahan," tegas Amintas dikursinya.
Dalam kesempatan ketujuh Zainal mempersilahkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera melalui juru bicaranya, Sukaryo mengatakan ada beberapa catatan yang harus diperhatikan Pemko Batam.