Kendati Kota Batam Dapat WTP, Tapi Masih Banyak Catatan Dalam Pelaksanaan APBD Anggaran 2018

Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2018 yang disampaikan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mendapat pandangan dari se

Editor: Eko Setiawan
Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto didampingi Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad saat memimpin rapat paripurna, Kamis (16/8/2018). TRIBUN BATAM/ARGIANTO D NUGROHO 

Salah satunya lambatnya pertumbuhan ekonomi pada 2019 ini, dari sektor industri, konstruksi, dan sektor lainnya.

Sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman.

Fraksi PKS berharap PAD dapat dilihat dari realita pertumbuhan ekonomi saat ini. PAD kota Batam 2018 hanya teralisasi sebesar 87,82 persen.

"Fraksi PKS menyampaikan HUT Bhayangkara ke 73. Tak lupa kami mengapresiasi kepada Pemko Batam atas laporan WTP untuk yang ke 7 kalinya secara berturut-turut. Agar ranperda dilanjutkan," katanya.

Sementara itu, Fraksi Hati Nurani Bangsa melalui Juru Bicaranya, Aman mengatakan setelah membaca secara rinci Fraksi Hati Nurani Bangsa memberikan beberapa pernyataan.

Pencapaian WTP bukan prestasi yang luar biasa, namun hanyalah standar secara umum.

"Kami memberikan apresiasi kepada Pemko Batam. Tapi kami memberikan saran agar meminimalisir catatan-catatan yang ditemukan. Hal ini penting dievaluasi. Hendaknya Pemko fokus menggenjot PAD Kota Batam. Kami fraksi Hati Nurani Bangsa membuat formula baru untuk mendongkrak pencapaian PAD," papar Aman.

Terakhir Fraksi Persatuan Keadilan melalui juru bicaranya, Eki Kurniawan menyampaikan tanggapan fraksinya.

Ia mengatakan mengapresiasi atas prestasi WTP. Pemko juga perlu menindaklanjuti temuan-temuan BPK yang merugikan keuangan daerah.

"Kami menyetujui ranperda ini dilanjutkan," katanya (tribunbatam.id / Roma Uly Sianturi)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved