Solusi Nurdin Basirun Atasi Masalah PPDB di Kepri Justru Dikritisi Burhanudin Nur

Misalnya, kalau warga memiliki lahan diminta untuk merelakannya demi pembangunan.

Karena, kata Nurdin, doa dan dukungan masyarakat membuat semua persoalan bisa diselesaikan.

Kepada Kadis Pendidikan Kepri, Nurdin berpesan agar segera diaplikasikan, terlebih untuk menampung mereka yang belum mendapatkan kepastian.

Muhammad Dali, Kadis Pendidikan mengatakan proses penerimaan dengan sistem zonasi merupakan perintah pemerintah pusat.

Pihaknya mengikuti mekanisme tanpa ada kecurangan. 

Saat ini, kata Dali, ada 2.216 siswa yang belum mendapat tempat.

Perintah Gubernur, kata Dali akan segera diaplikasikannya.

Tetapi dia meminta para orang tua bersabar.

Karena ada tahapan yang mereka lakukan.

Lagipula pada sekolah tertentu ada penumpukan.

Saat ini, di SMA Negeri 3 ada 523 siswa yang belum tertampung.

Penumpukan juga terjadi di SMA 23.

Ada 500 siswa yang belum tertampung.

Tapi ada solusi di sana, karena ada gedung yang bisa ditumpangi.

Kepsek dan warga menjamin minimal lima lokal.

“Yang disampaikan Pak Gubernur adalah perintah.

Kata kunci dari Pak Gubernur minimal 2 lokal.

Dan ke dua menyesuaikan dengan situasi,” kata Dali.

Tahap ke tiga, kata Dali adalah bebas zonasi yang dibuat dalam sistem.

Semula di Batam ada delapan zonasi dibagi menjadi empat. 

Dali menyarankan mereka yang menuju tempat sekolah jalur padat, bergeser ke zonasi sebelah yang barangkali jumlah di situ tak terlalu banyak.

“Misalnya di SMA N 3 Batam ke SMA N 15 yang memang kurang 70 siswa.

Jika ditambah 2 lokal, jadi semakin ringan,” kata Dali, sambil menambahkan pihaknya ingin agar yang tak bisa diterima jadi bisa diterima.

Wali Kota Rudi mengatakan sistem ini merupakan kebijakan Menteri.

Namun setelah diikuti, tidak bisa terpenuhi semuanya. 

Kebijakan ini sempurna, kata Rudi, kalau daerah punya uang yang cukup buat sekolah.

Saat ini, sektor lain juga ikut dibangun untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. (TRIBUNBATAM.id/Endra Kaputra)