Tahun Depan, Disdik Kepri Tambah Gedung SMA di 4 Wilayah Batam, Mana Saja?

"Sekolah akan ada penambahan. Masing-masing sekolah buka lagi minimal dua rombel," kata Hendri, sembari meminta para orangtua untuk tidak khawatir anaknya tak diterima sekolah negeri.

Jika di tahap 3 persoalannya belum selesai, akan ada tahap 4.

Pada kesempatan itu, para orangtua meminta supaya anak mereka yang datang Jumat ke Gedung Wali Kota Batam, tetap mendapat prioritas masuk ke SMAN 14 Batam.

Karena rata-rata mereka tinggal di Kelurahan Tanjungsengkuang. Dan SMAN 14 ini satu-satunya SMA negeri di sana. Jumlah mereka yang datang hari itu, 76 anak.

"Kalau ada sekolah negeri lain di Tanjungsengkuang, kami juga tak terlalu khawatir seperti ini," kata seorang ibu-ibu.

Atas saran ini, Hendri berjanji akan menyampaikannya kepada Kadisdik Kepri. Minta Kadisdik mengakomodir anak-anak yang tinggal di Tanjungsengkuang.

"Kasih data nama-namanya ke saya. Nanti saya teruskan ke Pak Dali," kata Hendri.

Pertemuan dengan puluhan calon siswa dan orangtua itu berakhir sebelum pukul 12.00 WIB, atau sebelum salat Jumat.

Pengamatan Tribun, ekspresi anak dan para orangtua itu lebih tenang. Bahkan mereka sudah bisa tersenyum setelah mendapat kejelasan, langkah apa yang mesti mereka lakukan.

Sebelumnya, sejumlah calon siswa korban zonasi yang gagal masuk SMAN 14 Batam menggelar aksi di kantor DPRD Kota Batam, Kepri, Jumat (12/7/2019).

Aksi mereka do Gedung DPRD Kota Batam di Jl Engku Putri, Batam Center, Batam, Kepri tersebut juga didampingi orangtuanya sambil membawa spanduk.

Beberapa di antaranya membawa piagam penghargaan.

Mereka mempertanyakan kenapa tak diterima masuk sekolah.

"Kami korban sistem zonasi pendidikan. Kami siswa/i pintar di sekolah. Kami tidak butuh piagam dan sertifikat. Kami butuh bersekolah. Kami butuh Kartu Indonesia Pintar. Di mana engkau pemerintah. Di mana engkau bpk presiden," tulis spanduk yang mereka bawa. (tribunbatam.id/dewi haryati)