HEADLINE TRIBUN BATAM

Dua Pengusaha Dirahasiakan, 13 Hari Nurdin Basirun Diterungku

KPK mulai menelisik misteri aliran duit yang ditemukan dari rumah dinas Gubernur Kepri (non aktif) Nurdin Basirun, dalam rangkaian OTT pada 11 Juli.

Dua Pengusaha Dirahasiakan, 13 Hari Nurdin Basirun Diterungku
wahyu
halaman 01 tb 

Penggeledahan ini dilakukan sebagai bagian dari proses Penyidikan dugaan suap terkait perizinan dan dugaan gratifikasi yang diterima oleh Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Sebagai tindak lanjut, sebanyak 8 saksi, termasuk sejumlah kepala dinas di Pemprov Kepri akan diperiksa pada Rabu di Mapolresta Barelang.

"Kita juga besok sekitar 8 orang saksi dari unsur pemerintah provinsi Kepri dan swasta diagendakan diperiksa dalam perkara ini," tegasnya.

Uang 6,1 Miliar
KPK menyita duit sekitar Rp 6,1 miliar terkait kasus dugaan gratifikasi Nurdin Basirun. Duit tersebut disita dalam berbagai jenis mata uang.

"Ada dua alat bukti dalam bentuk uang yang pertama yang kami temukan pada saat OTT tersebut lebih dari sekitar Rp 2 miliar seingat saya dalam bentuk valuta asing dan juga rupiah dan juga uang yang kami temukan pada saat penggeledahan di rumah dinas Gubernur," kata Febri di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (23/7) sore.

Febri juga menjelaskan alasan KPK menggeledah sejumlah kantor dinas di Kepri, Selasa, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas ESDM. Dia menyebut penggeledahan dilakukan karena ada proses perizinan pada dinas tersebut yang diduga terkait kasus Nurdin.

"Semua proses bisnis yang terkait proses perizinan itu akan menjadi dokumen penting yang akan kami telusuri lebih lanjut," ucapnya.

Adapun jumlah uang diduga gratifikasi yang telah disita KPK ialah Rp 3.737.240.000, SGD 180.935, USD 38.553, RM 527, SAR 500, HKD 30, EUR 5. Jika ditotal dalam rupiah, maka duit tersebut berjumlah sekitar Rp 6,1 miliar.

Nurdin dijerat KPK sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Selain Nurdin, KPK juga menetapkan Edy Sofyan selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemprov Kepri; Budi Hartono selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Pemprov Kepri; dan Abu Bakar selaku swasta.

Abu Bakar diduga memberi suap senilai total Rp 159 juta agar diberikan izin prinsip untuk lokasi reklamasi di Tanjungpiayu, Kota Batam, Kepri.

Kadis Perhubungan Kepri, Jamhur Ismail, yang kantornya ikut digeledah KPK sempat memberikan pernyataan mengenai hal yang dialami instansinya. Ia mengatakan, pihaknya diminta sebagai saksi oleh KPK terkait kasus gubernur.

Halaman
123
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved