Beijing Berikan Kecaman Kepada Amerika Serikat dan Inggris Agar Tak Ikut Campur
Pemerintah China memberikan kecaman pada pihak asing karena dianggap telah ikut campur tentang kerusuhan di Hongkong yakni Inggris dan Amerika Serikat
TRIBUNBATAM.id - Tragedi kerusuhan di Hongkong terus berlanjut karena terus menyita perhatian dunia yang prihatin dengan demo yang terjadi.
Ternyata pemerintah China juga memberikan kecaman kepada pihak asing karena dianggap telah ikut campur mengenai kerusuhan di Hongkong.
Kecaman dari pemerintah China, khususnya Beijing kepada Inggris dan Amerika Serikat yang mengungkapkan rasa prihatinnya atas kerusuhan di Hongkong dan aksi pemukulan pada Minggu (21/7/2019) lalu.
Aksi pemukulan yang dituduh dilakukan kelompok triad itu menyebabkan setidaknya 45 orang terluka dan harus mendapat perawatan di rumah sakit.
Selain itu juga menimbulkan ketakutan serta kemarahan di tengah masyarakat Hong Kong.
Inggris dan AS juga mengkritik pengikisan kebebasan yang terjadi di kota semi-otonom itu.
Namun keprihatinan dan kritik dari kedua negara asing itu justru direspons dengan amarah otoritas China terhadap pemerintah dan pejabat asing yang mengekspresikan solidaritas terhadap gerakan anti-pemerintah Hong Kong.
"China tidak akan mentolerir kekuatan asing yang campur tangan dalam urusan Hong Kong. China juga tidak akan membiarkan kekuatan asing mengganggu Hong Kong," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, dalam konferensi pers singkat, Selasa (23/7/2019).
"Kami menyarankan kepada Amerika Serikat untuk mengambil kembali 'tangan hitam' mereka di Hong Kong secepat mungkin," tambahnya, dikutip AFP.
Hong Kong tengah terjerumus dalam krisis terburuk dalam sejarah selama beberapa pekan terakhir, di mana massa anti-pemerintah turun ke jalan dan melakukan aksi unjuk rasa, memicu bentrokan kekerasan dengan polisi maupun massa pro-Beijing.
Gerakan demontrasi dipicu oleh rancangan undang-undang ekstradisi yang kontroversial.
Namun setelah RUU ditangguhkan, gerakan berkembang menjadi seruan untuk reformasi demokrasi yang lebih luas.
Pemerintah China telah berjanji untuk menghormati kebebasan wilayah semi-otonom itu setelah penyerahannya dari Inggris pada tahun 1997.
"Semua orang dapat melihat dengan sangat jelas bahwa perkembangan yang terjadi saat ini sama sekali tidak terkait dengan kebebasan berbicara dan berkumpul," kata Hua.
"Ini adalah masalah kekerasan ilegal yang ekstrem.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/bentrokan-terjadi-antara-massa-pengunjuk-rasa-anti-pemerintah-di-hong-kong-pada-minggu-2172019.jpg)