Demo Hong Kong yang Makin Brutal Membuat China Daratan Kesal. Akankah Beijing Kerahkan Pasukan?
Kemarahan rakyat China daratan mencapai puncaknya ketika para demonstran, Minggu lalu, merusak kantor penghubung Beijing di pusat kota Hong Kong.
"Beberapa perilaku para pengunjuk rasa sudah radikal dan seakan menantang otoritas pemerintah pusat," kata Wu kepada media di China, seperti dilansir South China Morning Post, "Ini tidak bisa ditoleransi."
Beijing mengatakan bahwa pihaknya dapat mengerahkan militer ke Hong Kong untuk menjaga ketertiban sosial.
Reaksi terhadap ucapan juru bicara kementerian pertahanan Wu Qian beragam. Perwakilan bisnis mengatakan itu peringatan garis merah, tetapi pejabat dari pemerintah kota mengatakan bahwa itu belum menjadi rencana.
Wu mengatakan, setelah aksi demonstrasi yang semakin tidak terkendali dan vandalisme terhadap kantor pemerintahan serta (puncaknya) kantor penghubung pemerintah pusat di Hong Kong, merupakan perlawanan terhadap prinsip "satu negara dua sistem".

Ditanya bagaimana kementerian pertahanan akan menangani berbagai peristiwa di Hong Kong dan pasukan kemerdekaan, Wu hanya mengatakan bahwa "Pasal 14 UU Garnisun memiliki ketentuan yang jelas", tanpa menjelaskan lebih lanjut.
UU Garnisun diberlakukan pada 1 Juli 1997, tanggal penyerahan Hong Kong dari Inggris ke China.
Artikel atau pasal 14 UU itu menyatakan bahwa pemerintah Hong Kong --sesuai dengan Undang-Undang Dasar mini-konstitusi kota -- dapat meminta bantuan pemerintah pusat dan PLA Hong Kong bisa dikerahkan untuk pemeliharaan ketertiban umum dan bantuan bencana.
Jika ada permintaan seperti itu disetujui, garnisun akan mengirim pasukan untuk melaksanakan tugas, kemudian segera kembali ke markas mereka.
Seorang juru bicara pemerintah Hong Kong mengatakan pada hari Rabu bahwa kota itu sepenuhnya mampu mengurus masalahnya sendiri dan menjaga ketertiban umum.
"Tidak perlu meminta bantuan dari garnisun," katanya.
Eric Chan Kwok-ki, direktur Kantor Kepala Eksekutif Hong Kong mengatakan. "Ini bukan hal yang baru. Tapi pemerintah Hong Kong tidak memiliki rencana untuk mencari bantuan dari garnisun [PLA Hong Kong] seperti ketentuan itu."
Patrick Nip Tak-kuen, sekretaris Hong Kong untuk urusan konstitusional dan daratan juga mengatakan bahwa apa yang disampaikan Wu hanya mengingatkan tentang ketentuan hukum, bukan sebagai ancaman.
Zhou Chenming, seorang analis militer yang berbasis di Beijing, juga mengatakan dia tidak berpikir Wu mengirim peringatan kepada pengunjuk rasa Hong Kong.
“Semuanya masih terkendali. Tetapi pengunjuk rasa juga harus mengetahui batas yang bisa mereka lakukan."
Zhou menyebutkan, penyebaran pasukan PLA sangat tidak mungkin tetapi menggambarkan sebuah skenario di mana pemerintah Hong Kong dapat meminta bantuan.