5 Cara China Tanggapi Kerusuhan di Hongkong, Tegaskan Lindungi Kedaulatan

TRIBUNBATAM.id - Berawal dari rencana pengubahan undang-undang Ekstradiksi, berbagai kerusuhan di Hongkong terus berlangsung hingga saat ini.

Semenjak Juni 2019 lalu, banyak demonstran di Hongkong yang menuntut keadilan dan terjadi berbagai konflik seperti pemukulan di stasiun MRT.

Penduduk Hongkong menolak keras rancangan undang-undang yang sebagian besar merupakan penduduk semi-otonom tersebut.

• Usai Habisi Nyawa Vera Oktaria, Prada DP Bersantai Makan Jeruk Sambil Nonton TV, Bersiap Memutilasi

• Irish Bella Ubah Potongan Rambutnya, Lihat Tampilan Istri Ammar Zoni yang Berambut Pendek

• Perampok Penembak Mati Bripka Afrizal Dikenal Jago IT & Miliki 2 Keahlian Khusus yang Ngeri

Akan tetapi meski pemerintah Hong Kong telah menyatakan menangguhkan perubahan undang-undang kontroversial tersebut, gerakan anti-pemerintah tak kunjung reda, bahkan semakin meluas dengan menuntut dilakukannya reformasi demokrasi di Hong Kong.

Dalam aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir, massa pengunjuk rasa kerap terlibat bentrokan dengan polisi anti-huru hara dan menambah ketegangan di kota.

China, sebagai pemerintah pusat yang berkuasa atas Hong Kong di bawah prinsip satu negara dua sistem, akhirnya mengambil tindakan.

Berikut sejumlah cara yang diambil pemerintah China menghadapi situasi kerusuhan di Hong Kong:

1. Peringatkan AS dan Inggris Agar Tak Ikut Campur

Pemerintah China mengecam pihak asing yang dianggap telah mencampuri urusan Hong Kong terkait insiden bentrokan dan penyerangan terhadap massa pengunjuk rasa pro-demokrasi.

Kecaman tersebut ditujukan Beijing, khususnya kepada Amerika Serika dan Inggris, yang berkomentar prihatin atas insiden pemukulan terhadap pengunjuk rasa dan warga di stasiun MRT, pada Minggu (21/7/2019) lalu.

Inggris dan AS juga mengkritik pengikisan kebebasan yang terjadi di kota semi-otonom itu.

Namun keprihatinan dan kritik dari pihak asing itu direspons secara negatif oleh otoritas China.

"China tidak akan mentolerir kekuatan asing yang campur tangan dalam urusan Hong Kong. China juga tidak akan membiarkan kekuatan asing mengganggu Hong Kong," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, dalam konferensi pers singkat, Selasa (23/7/2019).

2. Sebut Pelaku Kerusuhan Tidak Bisa Ditoleransi

Pemerintah China bereaksi keras terhadap aksi unjuk rasa anti-pemerintah yang telah merusak dinding kantor perwakilan mereka di Hong Kong dan mencorat-coret lambang nasional.

Beijing juga menyebut para pengunjuk rasa sebagai perusuh dan telah melakukan hal yang tidak dapat ditoleransi.

"(Tindakan) ini... telah secara serius merusak perasaan seluruh rakyat China, termasuk tujuh juta rekan senegaranya di Hong Kong," ujar Wang Zhimin, utusan utama Beijing yang menyerukan kepada pihak berwenang untuk mengejar "para perusuh".

3. Siap Tempatkan Pasukan Jika Diminta Pemerintah Hong Kong

China memperingatkan bisa menempatkan pasukan jika mendapat permintaan dari pemerintah Hong Kong dalam upaya mempertahankan ketertiban umum.

Juru bicara Kementerian Pertahanan China Wu Qian dalam konferensi pers menjelaskan bahwa pemerintah pusat terus memantau situasi di Hong Kong.

Ditanya cara mereka menangani situasi, Wu mencatat telah ada "ketentuan yang jelas" dalam aturan perundang-undangan garnisun Hong Kong.

Dalam undang-undang itu disebutkan pemerintah Hong Kong bisa meminta bantuan garnisun atau pasukan demi "mempertahankan ketertiban umum".

Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) telah mendirikan garnisun di Hong Kong sejak 1997, setelah wilayah itu dikembalikan oleh Inggris ke China.

Namun, pasukan itu jarang terlihat di hadapan publik.

4. Merilis Video Propaganda Latihan Militer China

Militer China merilis sebuah video propaganda yang memperlihatkan latihan pasukan bersenjata dalam menanggapi aksi unjuk rasa.

Video berdurasi tiga menit itu diunggah ke media sosial pada Rabu (31/7/2019), di tengah ketegangan yang meningkat di Hong Kong, menyusul serangkaian aksi unjuk rasa massa pro-demokrasi yang berulang kali berakhir ricuh.

Dalam video turut ditampilkan aksi pasukan PLA yang menggunakan helikopter, peluncur roket, tank, serta perangkat keras militer lainnya.

Video yang diunggah pasukan Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) di Hong Kong itu disertai keterangan yang menyatakan "kepercayaan diri" dan "kemampuan" untuk menjaga keamanan di kota semi-otonom di selatan daratan China.

"Kami percaya diri dan mampu mempertahankan kedaulatan nasional, keselamatan, kepentingan pembangunan, dan menjaga kemakmuran dan stabilitas Hong Kong dalam jangka panjang," tulis keterangan video.

5. Tegaskan Siap Melindungi Kedaulatan di Hong Kong

Komandan garnisun Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) Hong Kong, Chen Daoxiang menyampaikan bahwa bentrokan kekerasan tidak seharusnya ditoleransi dan bahwa tentara bertekad untuk melindungi kedaulatan China.

"Baru-baru ini, ada serangkaian insiden yang sangat kejam terjadi di Hong Kong. Hal itu telah merusak kemakmuran dan stabilitas kota, dan menantang aturan hukum dan ketertiban sosial."

"Insiden itu telah mengancam kehidupan dan keselamatan warga Hong Kong secara serius, dan melanggar dasar dari 'satu negara, dua sistem'," kata Chen.

"Kami dengan tegas mendukung tindakan mempertahankan aturan hukum Hong Kong oleh orang-orang yang mencintai bangsa dan kota."

"Kami bertekad untuk melindungi kedaulatan nasional, keamanan, stabilitas dan kemakmuran Hong Kong," kata Chen.

• Sedang Berlangsung, Live Streaming Serial Ishq Mein Marjawan ANTV Hari Ini Sabtu (3/8)

• FAKTA-FAKTA Siswi SMP Melahirkan, Sang Pria yang Masih Sekolah Ogah Akui Anaknya, Tantang Tes DNA

• TERKUAK! Ada Nama Disebut Menyuruh Prada DP Bakar Mayat Vera Octaria, Siapa Dia?

• M Arsyad Korban KM Sembilang Terbakar Meninggal Dunia, Firman Juga Kritis Dirujuk ke RS Awal Bross

• Jelang Demo Lainnya di Hongkong, Polisi Sita Senjata dan Bahan Pembuat Bom

• JANGAN Remehkan Kentut Sapi, Mampu Ledakkan Kandang, Bahkan Picu Hancurnya Peradaban di Bumi

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini 5 Cara China Menanggapi Unjuk Rasa dan Kerusuhan di Hong Kong".