Breaking News:

5 Fakta Pertemuan Jokowi dengan Pejabat PLN, Jokowi: Apakah Tidak Dikalkulasi, Kok Tiba-tiba Drop

5 Fakta Pertemuan Jokowi dengan Pejabat PLN, Jokowi: Apakah Tidak Dikalkulasi, Kok Tiba-tiba Drop

The Jakarta Post via Tribunnews
5 Fakta Pertemuan Jokowi dengan Pejabat PLN, Jokowi: Apakah Tidak Dikalkulasi, Kok Tiba-tiba Drop 

Goncangan ini kemudian secara proteksi sistem ini melepas. Yang dilepas adalah Kasugihan dan Tasik, sehingga aliran dari pasokan dari timur ke barat mengalami putus.

Di timur masih bertegangan, Pak, jadi pukul 11.48 kondisi sistem kelistrikan di Jawa dan Bali; khususnya Yogyakarta, Jateng dan Jatim normal bapak.

Kemudian karena lepas maka tegangan turun, kalau turun maka secara proteksi pembangkit-pembangkit yang ada di sistem barat itu mengalami proteksi melepaskan diri dari sistem.

Karena frekuensinya drop sampai 46 hz. Kemudian ini secara proteksi kesisteman mesin pembangkit melepaskan diri.

Dari melepaskan diri ini kemudian upaya yang dilakukan PLN adalah memaksimalkan bagaimana perbaikan atau proses transfer dari timur ke barat tetap berjalan.

Sedikit demi sedikit. Kami memang mohon maaf pak prosesnya lambat kami akui, Pak.

Kami mengharapkan sebenarnya sudah masuk ke Suralaya kembali masih dalam posisi hot start. Artinya PLTU masih bertegangan sedikit dan tidak mati sama sekali.

Dia tidak dalam kondisi dingin sehingga tidak memakan waktu sampai 4 jam untuk kemudian di start kembali.

Kejadiannya kemarin: masuk ke Saguling kemudian dihidupkan. Ini pada pukul 14.00, Bapak.

Nah, Saguling memiliki peran untuk menstabilkan daya karena sistem di Jawa Bali ini kemudian pada waktu emergency ini sangat membutuhkan pembangkit-pembangkit penstabil daya dan tegangan.

Kemudian, dari Saguling masuk ke Cibinong-Depok-dan kemudian ke Gandul.

Nah dari Gandul ini pasokan daya kemudian ditransfer ke Balaraja dan ke Suralaya.

Namun posisinya sudah cukup lama, Pak, sehingga masuk ke Suralaya sudah cold start.

Mesin sudah dingin sehingga sampai saat ini kami bisa memprediksikan dalam waktu 4 jam, PLTU Suralaya dengan kapasitas 2.800 mv di sana, cukup untuk memasok sistem Jawa Barat dan Banten menjadi mundur, Bapak.

Karena baru tadi pagi pukul 03.00, artinya lebih dari 8 jam sudah masuk posisi dingin, ini baru masuk satu 400 mv yaitu unit 3.

Kemudian dari Gandul pasokan menuju ke Muara Karang dan kemudian ke Priok.

Priok dan Muara Karang mendukung DKI, Bapak. Dan tipe pembangkit PLTGU Priok dan muara karang ini adalah cepat untuk start. Jadi memang dirancang untuk beroperasi kembali.

Baru sampe di Priok dan Muara Karang itu pukul 18.00, Bapak. Oleh karena itu kalau kami perhatikan, Bapak, dalam masyarakat ada yang sudah masuk pukul 19.00, 20.00, 21.00 dan 22.00. Bertahap, Bapak.

Karena waktu emergency, sistem harus dijaga secara tegangan maupun frekuensi karena kalau frekuensi turun, pembangkit yang sudah beroperasi dikhawatirkan akan lepas kembali.

Jadi memang hati-hati dalam kondisi emergency. Semuanya turun, maka kami harus menghidupkan satu persatu dengan cermat dan hati-hati.

Kami mengakui di dalam proses kami ada beberapa hal yang harus dipangkas dalam hal penormalan kembali, terutama cascading; mulainya dari 500 kv turun ke 150 kv kemudian masuk ke 20 kv, masuk ke distribusi dan jaringan pelanggan.

Ini merupakan cascading antara peran penyaluran dan distribusi. Inilah kami mohon maaf karena cascading, inilah kami akui akan dipangkas.

Kami akan satukan menjadi advance integrated control center akan mengkombinasi antara penyaluran dan distribusi dari 150 ke 20 kv. Itulah mungkin mudah-mudahan ini bisa lebih baik dalam rangka percepatan.

Namun, seperti yang kami sampaikan tadi, antara utara dan selatan, kami di dalam RKAP maupun RUPTL telah memasukkan penguatan jaringan trasmisi dengan membuat redundant untuk sistem utara maupun selatan dan sudah masuk dalam RUPTL dan sudah masuk dalam RKAP.

Demikian, Bapak, penjelasan singkat.

3. Jokowi tampak kesal

Presiden Joko Widodo ditemani Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kiri) dan Menteri ESDM Ignasius Jonan (kanan) melakukan rapat dengan petinggi PLN di kantor Pusat PLN, Jakarta, Senin (5/8/2019). Presiden mempertanyakan dan meminta klarifikasi manajemen PLN atas padamnya listrik secara total (blakcout) di wilayah Jabodetabek pada Minggu (4/8/2019).
Presiden Joko Widodo ditemani Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kiri) dan Menteri ESDM Ignasius Jonan (kanan) melakukan rapat dengan petinggi PLN di kantor Pusat PLN, Jakarta, Senin (5/8/2019). Presiden mempertanyakan dan meminta klarifikasi manajemen PLN atas padamnya listrik secara total (blakcout) di wilayah Jabodetabek pada Minggu (4/8/2019). (THE JAKARTA POST/SETO WARDHANA)

Mendengar penjelasan Sripeni, Jokowi hanya menunjukkan raut wajah datar tak puas.

Menurut Jokowi, penjelasan wanita yang baru dua hari menjabat Plt Dirut PLN itu terlalu panjang dan teknis.

Jokowi sampai menggeluarkan istilah 'orang-orang pintar' pada jajaran direksi PLN.

"Penjelasannya panjang sekali," ucap Jokowi.

"Pertanyaan saya, Bapak, Ibu, semuanya kan orang pintar-pintar, apalagi urusan listrik dan sudah bertahun-tahun."

"Apakah tidak dihitung, apakah tidak dikalkukasi kalau akan ada kejadian-kejadian sehingga kita tahu sebelumnya. Kok tahu-tahu drop," kata dia.

Saat mendengar penjelasan Sripeni hingga menanggapi, Jokowi tak sekali pun tampak tersenyum.

Tanggapannya pun datar dan ada nada kekecewaan.

Saat Jokowi marah, suasana pertemuan itu berjalan sedikit tegang dan ruang rapat terasa sunyi.

Rombongan menteri yang mendampingi Jokowi, juga diam tidak bergeming.

4. Langsung pergi dari kantor PLN

Presiden Joko Widodo berjalan meninggalkan Kantor PLN ditemani Menteri ESDM Ignasius Jonan (kanan) dan Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani (kiri) usai melakukan pertemuan di kantor Pusat PLN, Jakarta, Senin (5/8/2019). Presiden mempertanyakan dan meminta klarifikasi manajemen PLN atas padamnya listrik secara total (blakcout) di wilayah Jabodetabek pada Minggu (4/8/2019).
Presiden Joko Widodo berjalan meninggalkan Kantor PLN ditemani Menteri ESDM Ignasius Jonan (kanan) dan Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani (kiri) usai melakukan pertemuan di kantor Pusat PLN, Jakarta, Senin (5/8/2019). Presiden mempertanyakan dan meminta klarifikasi manajemen PLN atas padamnya listrik secara total (blakcout) di wilayah Jabodetabek pada Minggu (4/8/2019). (THE JAKARTA POST/SETO WARDHANA)

Plt Dirut PLN, Sripeni kembali meminta waktu untuk memberi penjelasan tambahan pada Presiden.

Ia lalu kembali memberi penjelasan teknis yang menyebabkan gangguan ini tidak terantisipasi.

Menanggapi itu, Presiden hanya meminta PLN segera melakukan perbaikan secepatnya.

"Yang paling penting saya minta perbaiki secepat-cepatnya. Beberapa wilayah yang belum hidup segera dikejar dengan cara apa pun agar segera bisa hidup kembali," ucap Jokowi.

"Kemudian hal-hal yang menyebabkan peristiwa besar terjadi sekali lagi saya ulang jangan sampai terulang kembali. Itu saja permintaan saya. Oke terima kasih," kata Kepala Negara.

Tanggapan Jokowi pun relatif singkat.

Tak sampai dua menit.

Setelah itu, Jokowi langsung pergi meninggalkan kantor PLN.

Ia menolak meladeni wawancara dengan media massa yang biasa dilakukannya setelah kunjungan.

Jokowi berada di kantor pusat PLN selama 15-20 menit.

5. Kata Istana

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (Tribunnews.com/Chaerul Umam)

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menilai wajar jika Jokowi marah kepada PLN.

Pasalnya, pemadaman yang berlangsung sejak Minggu (5/8/2019) kemarin dan masih berlangsung di sejumlah wilayah sampai Senin sore ini sangat mengganggu aktivitas warga.

"Yang pasti Presiden sangat mendengarkan suara publik. Itu yang pertama (penyebab Presiden marah)," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/8/2019).

Apalagi, lanjut Moeldoko, pemadaman juga tak hanya mengganggu aktivitas warga sehari-hari.

Masyarakat yang memiliki bisnis juga bisa merugi akibat padamnya listrik.

"Pastilah banyak orang yang merasakan terganggu ekonominya," kata dia.

Selain itu, Moeldoko juga menyebut Presiden tidak puas dengan penjelasan Dirut PT PLN Persero yang terlalu panjang lebar dan bersifat teknis.

Menurut dia, Dirut PT PLN Sripeni Inten Cahyani hanya menjelaskan masalah teknis yang menyebabkan pemadaman listrik.

Padahal yang diinginkan oleh Presiden adalah alasan mengapa gangguan transmisi itu bisa terjadi.

Lantas, adakah sanksi yang diberikan pada PLN atau menteri terkait?

Mantan Panglima TNI itu mengakui masyarakat memiliki hak untuk menuntut pejabat terkait masalah ini dicopot dari jabatannya.

Menurut dia, hal yang terpenting adalah evaluasi.

"Saya pikir yang paling utama segera ada perbaikan situasi. Setelah itu akan dievaluasi."

"Dievaluasi dalam arti kenapanya. Kita kan perlu ada perbaikan," ujar Moeldoko.

(Tribunnews.com/Sri Juliati/Theresia Felisiani) (Kompas.com/Ihsanuddin)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Fakta-fakta Pertemuan Jokowi dan Pejabat PLN, hingga Penjelasan Istana

Editor: Danang Setiawan
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved