Pemkab Karimun Tak Sanggup Bangun Pelabuhan Roro Selat Rempak, Pemerintah Pusat Ambil Kembali

Tayang: Senin, 5 Agustus 2019 23:07 WIB

Editor: Thom Limahekin

lihat foto

Pemkab Karimun Tak Sanggup Bangun Pelabuhan Roro Selat Rempak, Pemerintah Pusat Ambil Kembali

tribunbatam.id/Elhadif Putra

Kondisi Pelabuhan Roll On Roll Off (Roro) Parit Rempak, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun cukup memperihatinkan.

Baca Selanjutnya:

Kementerian ESDM Stop Sementara 190 Operasi Tambang Mineral dan Batu Bara, Satu Lokasi di Kepri

TRIBUNBATAM.id, KARIMUN - Kondisi Pelabuhan Roll On Roll Off (Roro) Parit Rempak, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun cukup memperihatinkan.

Kerusakan terjadi pada bagian jembatan penghubung atau noving bridge dan nooring dolphin yang mengakibatkan terhambatnya proses turun naiknya penumpang dan kendaraan.

Apabila terjadi pasang naik maka posisi kapal yang tinggi membuat kendaraan sulit untuk turun ke dermaga.

Begitu juga jika air laut surut juga maka dermaga terlalu tinggi untuk dinaiki.

Hal ini mengakibatkan aktivitas di pelabuhan terganggu bahkan kondisi tersebut dapat merusak kendaraan.

• Kapal Roro KM Sembilang Terbakar di Galangan Kapal PT Karimun Marine Shipyard

• Permudah Distribusi Hasil Pertanian ke Batam, Pemko Siapkan Dermaga Roro Baru

• Menguak Kisah dan Misteri Asal-usul Sosok Nyi Roro Kidul sang Ratu Pantai Selatan

• Nyi Roro Kidul Trending, Ahli Ungkap Penyebab Larangan Pakai Baju Hijau ke Pantai

Perbaikan pelabuhan ini cukup besar yakni sekitar Rp 10 hingga Rp 15 miliar.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun selaku pengelola tidak dapat membangunnya karena terkendala anggaran.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub-RI) melalui Dirjen Pehubungan Darat, Budi Setyadi datang ke Kabupaten Karimun untuk melihat langsung kondisi pelabuhan Roro Parit Rempak, Minggu (4/8/2019).

Pada kesempatan itu Budi juga mengunjungi PT Karimun Marine Shipyard (KMS) yang menjadi lokasi terbakar dan meledaknya kapal PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP), KM Sembilang.

Setelah peninjauan, Budi mengatakan Pemerintah Pusat akan mengambil alih perbaikan pelabuhan Parit Rempak.

Bagian dalam KM Sembilang yang terbakar (Istimewa)

Dia menyampaikan kerusakan membuat pelayanan bagi masyarakat terganggu.

"Kita sudah berkoordinasi bersama Pemerintah Daerah mengenai hal ini," kata Budi.

Budi menyebutkan agar perbaikan dapat dilaksanakan maka kewenangan Pelabuhan Parit Rempak harus dikembalikan terlebih dahulu ke Pemerintah Pusat.

"Makanya saya minta ini kembali diserahkan agar perbaikannya dapat menggunakan anggaran pusat," kata Budi.

Budi mengharapkan penyerahan aset tersebut dapat segera dilakukan dalam tahun ini.

Pasalnya setelah diserahkan maka masih ada pengkajian untuk perbaikan.

"Perbaikannya bertahap dan apabila memang sudah diserahkan kita akan mulai anggarkan untuk perbaikan tahap I tahun depan," jelas Budi. (TRIBUNBATAM.id/Elhadif Putra)