Driver Taksi Online Pertanyakan Nasib Mereka yang Tidak Dapat Kuota Dari Pemerintah

Pada pertemuan antara badan usaha taksi online dan aplikator di Gedung Wali Kota Batam, muncul pertanyaan, bagaimana nasib taksi online di luar kuota

Driver Taksi Online Pertanyakan Nasib Mereka yang Tidak Dapat Kuota Dari Pemerintah
TRIBUNBATAM.id/Ganjar Witriana
Titik Penjemputan Taksi Online di Batam 

TRIBUNBATAM.id, BATAM- Pada pertemuan antara badan usaha taksi online dan aplikator di Gedung Wali Kota Batam, muncul pertanyaan, bagaimana nasib taksi online di luar kuota 300 kendaraan yang diberikan pemerintah. Apakah aksesnya bisa dihentikan aplikator?

Terhadap pertanyaan ini, dari perwakilan aplikator yang datang, Gojek dan Grab tak bisa memberikan ketegasan.

"Prinsipnya kami di Gojek selalu mengarah ke peraturan yang berlaku," kata David.

Mereka meminta mitranya untuk mengurus legalitas yang diperlukan terkait operasional. Begitu juga yang disampaikan perwakilan Grab.

Pemerintah Bakal Blokir Hp Dengan IMEI Tak Terdaftar, Ini Kata Pengguna HP

Arahan Presiden Jokowi Soal Cegah Kebakaran Hutan Dilanjuti Kapolsek Balai Karimun AKP Budi Hartono

Jelang Hari Kemerdekaan, Xiaomi Centre Gelar Promo 17 Agustus, Yuk Diburu Sebelum Kehabisan

BP Batam dan LKPP Tandatangani MoU Kerja Sama Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa

"Kita ikut aturan pemerintah. Kita sudah sosialisasi. Kita ingin ekonomi kerakyatan," ujar Guruh.

Soal kuota, ia menyarankan agar kuota taksi online di Batam ditambah.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Kepri, Frengki Willianto membenarkan, kuota izin prinsip 300 unit ini memang masih sementara.

Mereka masih ingin melihat respon masyarakat di lapangan.

Hingga Juli, Utang Pemerintah Menambah Rp 24,8 Triliun untuk Tutup Defisit

KPK Kembali Periksa Juniarto Ajudan Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Punya Rumah Mewah Rp 2 Miliar

Kongres PDIP di Bali, Ketua DPD PDIP Kepri HM Soerya Respationo Diberi Mandat Pimpin Sidang Kongres

Dapat Kunjungan Dari Konsultan Jendral Tiongkok, Walikota Batam Langsung Minta Transfer Ilmu

"Setelah izin dikeluarkan dan dirasa perlu ada penambahan, nanti akan dibahas lagi," kata Frengki.

Meski begitu, ia mengakui untuk tingkat Kota Batam, kuota armadanya memang di atas 300 unit.

Untuk penambahan kuotanya kedepan, perlu duduk bersama lagi dengan stakeholder terkait, seperti Dishub Batam, kepolisian, dan pihak lain yang memiliki badan usaha angkutan umum lainnya. (wie)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Eko Setiawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved