Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Merapat ke PDIP, Bisakah Jadi Menteri Jokowi? Ini Kata Mahfud MD

Namun, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD pernah menjelaskan, bahwa Ahok tak bisa menjadi menteri.

Hal itu diungkapkan Mahfud MD saat menjadi narasumber acara Aiman di Kompas TV pada 26 Juli 2018.

Selain tak bisa menjadi menteri, Ahok juga tak bisa mencalonkan diri sebagai Presiden maupun Wakil Presiden.

• Listrik Batam Byar Pet, Uba: Kalau Tak Mampu, Dirut PLN Batam Mundur Saja

• Hasil dan Klasemen Piala AFF U18 2019 - Timnas U18 Indonesia Juara Grup, Bagus Kahfi Top Skorer

• BERITA PERSIB - Bobotoh: Main di Kandang Saja Kalah, Mana Taji Persib?

• Kisah Ibu Pengidap Sakit Jiwa Asal Kebumen, 10 Tahun Terpisah dari Keluarga dan Tak Kenali Anak Lagi

"Tidak bisa (mencalonkan) kalau untuk presiden dan wakil presiden, karena dia (Ahok) dihukum dua tahun, dalam satu tindak pidana yang diancam dengan lima tahun atau lebih, itu sudah pasti tidak bisa, jadi menteri juga tidak bisa," kata Mahfud MD waktu itu.

Sebagaimana diketahui, Ahok pernah divonis hukuman dua tahun penjara akibat kasus dugaan penodaan agama.

Kendati demikian, Ahok masih bisa ikut dalam kompetisi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki vonis tertentu untuk Pilkada.

MK menyatakan bahwa orang yang pernah terpidana bisa mencalonkan diri pada Pilkada.

Kini, keputusan MK tersebut telah tertuang dalam UU Pilkada yang menyebutkan bahwa terdakwa yang keluar tahanan harus mengakui dirinya pernah menjadi mantan tahanan tanpa dibatasi waktu lama tahanan oleh MK.

"Jadi gubernur, wakil gubernur, walikota, bupati, tidak ada masalah?," tanya Aiman sebagai pembawa acara.

Mahfud MD menjawab, tidak masalah jika Ahok akan kembali menjadi pimpinan daerah.

"Presiden, wakil presiden, menteri tidak bisa karena undang-undangnya berbeda dan setiap pengujian MK itu hanya berlaku untuk undang-undang yang bersangkutan," tegas pakar hukum tata negara tersebut.

 Lihat video mulai menit-menit awal:

Sementara itu isu Ahok menjadi menteri, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Eriko Sotarduga dengan tegas membantah.

Ahok disebut belum memiliki niat untuk kembali terjun dalam pemerintahan.

Eriko mengatakan, pihaknya masih ingin Ahok terlebih dahulu mengurus pribadinya sendiri sebelum kembali kancah pemerintahan.

"Jadi biarlah kita berikan kesempatan beliau, PDI Perjuangan memberi kesempatan kepada beliau untuk menata kehidupannya dulu. Soal nanti politik atau apa, nantilah. Tanyakanlah kepada beliau," jelas Eriko dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Sabtu (9/10/2019).

Eriko menjelaskan, Megawati memberikan sambutan spesial pada Ahok untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa PDIP ingin mengajarkan toleransi atas segala perbedaan.

"Di tengah esensi pelbagai perbedaan, di tengah sekarang problem radikalisme ya, problem politik identitas, kita tidak boleh mengabaikan yang namanya prinsip kita saling menghargai, saling bertoleran, saling menghormati," ujarnya kepada wartawan, Kamis (8/8/2019) malam.

Selain itu, sambutan khusus tersebut untuk menunjukkan bahwa Megawati sebagai Ketum PDIP itu tak pernah meninggalkan kadernya tersebut.

Megawati masih peduli dengan Ahok meski pria 53 tahun itu sempat berurusan dengan masalah hukum.

"Kita tidak pernah meninggalkan beliau, dan tidak pernah mau mengatakan bahwa karena ada hal seperti itu (masalah hukum) dia bukan bagian kita. Nah itu yang ingin ditunjukkan oleh ketua umum kami," ujar Eriko.

Pada acara Kongres V PDIP di Bali tersebut, Ahok mendapat sambutan langsung Megawatii. 

"Di sini juga ada, ya karena sudah jadi kader PDI Perrjuangan namanya BTP, BTP, Basuki Tjahaja Purnama," seru Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri saat berpidato dikutip TribunWow.com dari channel Youtube Kompas TV.

Mendengar hal itu, Ahok yang juga memakai baju merah langsung berdiri.

Seruan Megawati itu juga disambut riuh tepuk tangan hadirin.

Sambil berceloteh, Megawati menegaskan nama Basuki Tjahaja Purnama biasa dipanggil dengan Ahok.

Presiden Republik Indonesia ke-5 itu, merasa heran mengapa orang Indonesia sering mempermasalahkan nama seseorang.

Menurutnya, sebagai negara yang menjunjung tinggi persatuan, seharusnya menghargai nama yang dimiliki seseorang.

"Terkenal namanya Ahok. Saya suka heran ya, kita ini bicara soal Pancasila, gotong royong, katanya itulah yang namanya dasar falsafah negara kita," tegasnya.

Sehingga, setiap warga Negara Indonesia tidak boleh saling mendeskriminasi.

"Masak kita enggak boleh namanya mau Aseng, mau Ahok, mau Badu mau apa, kalau dia warga Negara Indonesia, ya sudahlah," kata Megawati disambut tepuk tangan.

"Ada yang bilang jangan dong Bu Mega Pak Ahok lagi Pak Ahok lagi Pak Ahok lagi, loh saya bilang namanya memang begitu," lanjutnya.

Megawati tak segan mengatakan bahwa dirinya lebih mudah menyebut nama Ahok ketimbang Basuki Tjahaja Purnama.

"Masak terus kita enggak boleh manggil, terus musti saya menghafalkan Basuki Tjahaja Purnama, Pak Purnama apa kabar."

"Ya kan seneng kalau tertawa," imbuh dia.

Lihat videonya: 

(TribunWow.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Bisakah Ahok Jadi Menteri pada Kabinet 2019-2024? Begini Penjelasan Mahfud MD