BATAM TERKINI

THR Boleh Dibayar Setengah Bulan Gaji, Ini Isi Revisi UU Ketenagakerjaan yang Diprotes Buruh Batam

Buruh menentang wacana revisi Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dinilai merugikan pekerja. Apa saja isinya?

THR Boleh Dibayar Setengah Bulan Gaji, Ini Isi Revisi UU Ketenagakerjaan yang Diprotes Buruh Batam
TRIBUNBATAM.ID/DEWI HARYATI
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam menggelar unjuk rasa di depan Gedung Wali Kota Batam, Senin (12/8). 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Wacana yang digulirkan pemerintah terkait revisi Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ditentang sejumlah organisasi buruh di daerah termasuk di Batam

Federasi Sarikat Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam menggelar aksi demonstrasi menolak rencana itu.

Di halaman kantor Walikota Batam Senin (12/8/2019)  pagi,  ratusan buruh yang tergabung dalam FSPMI dan beberapa organisasi buruh lain,  menyuarakan aspirasi secara terbuka.

Orator yang juga Ketua Konsulat Cabang Federasi Sarikat Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam, Alfitoni menjelaskan,  rencana pemerintah revisi Undang-undang tersebut,  merupakan ketidakadilan.

"Coba bayangkan kawan, jika nanti Undang-Undang ini direvisi,  HRD bisa orang asing yang sebelumnya tak boleh. THR yang biasa dibayar 12 bulan nanti hanya enam bulan. Artinya hanya separuh gaji. Ini bentuk kesewenang-wenangan. Kita ini korban janji. Kita tolak ini!," seru Alfitoni yang diaminkan peseta lain. 

Gelar Unjuk Rasa di Depan Kantor Walikota, FPSMI: Kami Tak Minta Kaya!

BREAKINGNEWS - FPSMI Batam Demo di Depan Kantor Walikota, Ini Tuntutan Mereka!

Tidak Hanya Pekerja, 2000 Petani Batam Bakal Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan

Tidak sekadar itu, pada revisi Undang-undang tersebut nanti, Alfitoni mendapat bocoran, ada pihak organisasi pengusaha yang akan mengizinkan orang asing menduduki jabatan strategis di perusahaan.

Selain itu,  diberlakukan istilah magang dua tahun sebagai kedok menghilangkan permanen.

"Teman-teman semua,  magang itu hanya istilah yang digunakan untuk anak-anak SMA yang baru tamat. Bayangkan jika pasal ini dimasukan ke dalam revisi Undang-undang ini. Maka,  Siap-siap teman-teman semua dizolimi," serunya. 

Pada intinya,  FSPMI seluruh Indonesia kata Alfitoni,  menolak rencana pemerintah Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hitung kasarnya, jika pun terjadi mereka meminta hak buruh jangan disunat. Karena buruh khawatir, jika revisi itu terjadi maka kesejahteraan buruh akan semakin berkurang.

Potensi terjadinya pengangguran juga semakin meluas. Kemiskinan kembali melanda Indonesia. (tribunbatam.id/leo halawa) 

Penulis: Leo Halawa
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved