BATAM TERKINI

Penetapan Walikota Ex Officio Masih Tunggu Revisi PP

Pernah menjadi pembicaraan hangat, kebijakan terkait Wali Kota ex officio Kepala BP Batam saat ini masih dibahas pemerintah pusat.

Penetapan Walikota Ex Officio Masih Tunggu Revisi PP
TRIBUNBATAM.ID/DEWI HARYATI
Menko Perekonomian RI Darmin Nasution dan Menhub Budi Karya Sumadi tiba di Batam, Rabu (14/8/2019) WIB di Batam sekira pukul 12.52 WIB. 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Pernah menjadi pembicaraan hangat, kebijakan terkait Wali Kota ex officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam saat ini ternyata masih dibahas oleh pemerintah pusat.

Menko Perekonomian RI, Darmin Nasution mengungkapkan, revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam ini, akan terbit paling tidak 2 minggu lagi. 

"PP-nya akan keluar dalam satu atau dua minggu ini," kata Darmin, Rabu (14/8/2019).

Setelahnya, diperkirakan seminggu setelah PP ini terbit, Darmin yang juga Ketua Dewan KPBPB Batam ini, akan membuat keputusan.

Namun ia tak merinci, keputusannya yang dimaksudnya itu. Apakah penetapan Wali Kota ex officio Kepala BP Batam, atau soal pelantikannya atau hal lain.

Soal poin penting direvisi PP itu, selain penegasan Wali Kota ex officio Kepala BP Batam, Darmin bilang ada beberapa hal lain.

"Wakil kepala akan ada," ujarnya.

Soal Wali Kota Batam ex Officio, Menko Perekonomian Darmin Nasution: Dua Minggu Lagi

Ditanyakan Tentang Ex Officio, Menko Darmin Bilang Revisi PP Akan Keluar 2 Minggu Lagi

Harapan 4 Tahun Lalu Terwujud, Darmin Senang Lion dan Garuda Jalin Kerjasama Perawatan Pesawat

Sebelumnya, di zaman kepemimpinan Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo, posisi wakil kepala ini ditiadakan. Hanya ada seorang kepala dengan lima orang deputi.

Posisi wakil masih ada saat zaman Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro. Ada satu kepala, satu wakil, dan lima orang deputi.

Di Wali Kota ex officio Kepala BP Batam, wakil kepala akan dihadirkan kembali. Hanya saja, kabarnya tidak lagi dengan lima orang deputi. Jumlahnya lebih sedikit, dengan tiga atau empat deputi.

Selain posisi wakil kepala, Darmin juga menyebut hal lain yang berada di bawah struktur BP Batam. Akan dijadikan unit usaha di bawah BP Batam, sehingga menjadi unit usaha yang spesial.

"Seperti rumah sakit, data center, macam-macamlah, pelabuhan, itu jadi unit usaha di bawah BP Batam," kata Darmin.

Sekadar informasi, draft revisi PP ini, khususnya Wali Kota ex officio kepala BP Batam, sebelumnya ditentang sejumlah pihak. Karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Ada yang menilai daripada membuat revisi PP 46/2007, lebih baik membuat PP yang mengatur hubungan kerja antara Pemko Batam dan BP Batam. Namun dari pemerintah tetap bilang, jika revisi PP 46/2007 akan segera diterbitkan. (tribunbatam/dewi haryati)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved