BATAM TERKINI

TERUNGKAP! Ternyata Dokumen Ini yang Membuat Nurdin Basirun Terjerat Hukum Kasus Reklamasi

Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun kini terjerat hukum kasus izin reklamasi. Ternyata dokumen ini yang disebut sebagai dasar untuk menjeratnya

TERUNGKAP! Ternyata Dokumen Ini yang Membuat Nurdin Basirun Terjerat Hukum Kasus Reklamasi
ist
Pengamat Administrasi dan Kebijakan Publik, Alfiandri MAP

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Gubernur Kepri non aktif, Nurdin Basirun kini harus memakai rompi orange dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terjerat kasus suap dan gratifikasi soal izin reklamasi.

Atas penerbitan izin reklamasi yang dikeluarkannya dalam mengelola pulau-pulau kecil di Provinsi Kepri menjadi batu sandungannya.

Bagaimana tidak, penerbitan yang dilakukannya tanpa dasar hukum yang jelas, sebagaimana diatur dalam dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) telah dilabraknya.

“Itu merupakan salah satu langkah nekat, tidak ada aturan dasar yang jelas untuk mengeluarkan izin reklamasi,” ucap Alfiandri seorang akademis pengamat Administrasi dan Kebijakan Publik di Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.

Ia menilai, apa yang dialami Nurdin Basirun hari ini adalah konsekuensi akibat dari melawan hukum.

“Semua ada aturannya, negara kita kan negara hukum, semua harus mengacu pada aturan hukum,” terang dia saat dihubungi, Jumat (23/8/2019).

Atas aturan yang tak kunjung rampung, Ia menyebutkan ini merupakan kelalaian dari pihak eksekutif dan legislatif.

7 Saksi Baru Kasus Nurdin Basirun Mulai Diperiksa KPK di Mapolresta Barelang Batam

Siapa Johannes Kodrat? Pengusaha Batam yang Diperiksa KPK Terkait Kasus Gratifikasi Nurdin Basirun

TERUNGKAP! KPK Sebut Nurdin Basirun Diduga Terima Setoran dari Pejabat Pemprov Kepri

Dokumen RZWP3K yang mengatur secara rinci tentang pemanfaatan tata ruang laut yang mencakup, konservasi laut dan pengelola izin ruang di pulau-pulau kecil, hingga kini belum dimiliki Kepri.

RZWP3K merupakan turunan dari aturan UU No 6 tahun 2007 yang mengatur seluruh pemanfaatan ruang laut atau menjadi poin pentingnya, pada pasal 27 jelas disebutkan bahwa pengelolahan laut 0-12 mil merupakan hak pemerintah provinsi.

Ia menyebutkan selama aturan itu belum ada, tidak ada dasar untuk menerbitkan izin reklamasi.

“Ini sudah pernah digagas, dulu sebagian besar sudah ditandatangani pemangku kebijakan,” ungkapnya.

Intinya, kata dia, selama tidak ada perda ini, berarti tidak ada aturan jelas dalam pengelolahan tata ruang laut. (Tribunbatam.id/Beres Lumbantobing)

Penulis: Beres Lumbantobing
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved