Setelah Berikan Miras Kemahasiswa Papua, Oknum Polwan Ini Dinonaktifkan Dari Jabatan

Seorang polisi perempuan bernama Sarce Christiaty dinonaktifkan dari jabarannya setelah terbukti memberikan miras kepada sejumlah mahasiswa Papua di B

Editor: Eko Setiawan
Tribunnews
Setelah Berikan Miras Kemahasiswa Papua, Oknum Polwan Ini Dinonaktifkan Dari Jabatan (ilustrasi) 

Gubernur Papua ini mejelaskan jika perbuatan rasisme tentu dibenci seluruh dunia.

Ia juga mengungkit soal kemerdekaan Indonesia yang sudah pada usia 74 tahun, namun sikap pada masyarakat Papua belum berubah.

Menurutnya perlakuan dari masyarakat luar Papua ini sudah terjadi di masa lalu.

"Ini sama seperti era kolonial. Apa bedanya?," ungkap Lukas Enembe.

"Jadi karena kerap kali terjadi, ini pemicunya membuat yang lain terungkap?" tanya Najwa Shihab.

"Ini pemicu utamanya yang terjadi di Papua. Jadi saya pikir sudah 74 tahun merdeka, NKRI kita jaga, Bhineka Tunggal Ika dijaga.

Dari Sambang - Merauke juga harus dijaga," jelas Lukas Enembe.

Lukas menyatakan jika penduduk Papua terdiri dari beberapa etnis.

Namun ia merasa jika masyarakat Papua belum di-Indonesiakan secara baik.

"74 tahun merdeka, orang Papua masih juga belum di-Indonesiakan secara baik," ucap Lukas Enembe.

Mendengar pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe, pembawa acara Mata Najwa, Najwa Shihab tersentak.

Lantas Najwa Shihab kembali mengulang apa yang dikatakan oleh Gubenur Papua Lukas Enembe dan menanyakan maksudnya.

"Belum di-Indonesiakan secara baik, apa maksudnya? Apa yang harus dilakukan untuk meng-Indonesiakan seseorang?" tanya Najwa Shihab.

"Sampai hari ini dalam pengertian, masyarakat Papua belum menerima rasa ke-Indonesiaan mereka. Persoalan di Papua itu cukup rumit," papar Lukas Enembe.

Ini dia perbincangan lengkap antara Najwa Shihab dan Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Sedangkan dikutip Tribun Mataram dari Kompas.com Presiden Joko Widodo akan fokuskan pembangunan untuk Papua dan Papua Barat pada masa pemerintahannya.

Presiden Joko Widodo menegaskan, Provinsi Papua dan Papua Barat akan menjadi proritas untuk lebih diperhatikan di masa pemerintahannya.

Presiden mengatakan hal itu dalam wawancara bersama Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas, Budiman Tanuredjo, yang disiarkan Kompas TV dalam program Satu Meja, Rabu (21/8/2019) malam.

Menurut Jokowi, pembangunan di era pemerintahannya, tak lagi Jawa-sentris, tetapi merata di seluruh Indonesia.

Kepala Negara mengistilahkannya dengan "Indonesia-sentris" 

Semua provinsi, kata mantan gubernur DKI Jakarta ini, memiliki hak yang sama untuk menikmati pembangunan.

"Baik di bidang infrastruktur, bidang kesehatan, dan bidang lain.

Saya melihat Papua (dan Papua Barat) memang perlu lebih diperhatikan," ujar Jokowi.

Pemerintah, kata Jokowi, ingin mendahulukan pembangunan Papua dan Papua Barat di segala bidang.

"Karena ya memang ketertinggalan yang ada ini harus kita kejar," tutur Presiden.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengaku, Papua dan Papua Barat adalah termasuk provinsi yang paling banyak dia kunjungi.

Termasuk menengok daerah yang dahulu tak pernah tersentuh.

Misalnya, Kabupaten Nduga. Jokowi mengatakan sudah dua kali melakukan kunjungan kerja ke kabupaten tersebut.

"Kalau boleh saya infomasikan, saat itu tidak diperbolehkan oleh Panglima TNI dan Kapolri karena urusan keamanan," ujar Jokowi.

"Tetapi saya sampaikan karena Nduga itu masuk dalam wilayah NKRI, sehingga saya perlu tahu kondisinya seperti apa, keadaannya," tutur Jokowi.

Jokowi menegaskan, Papua dan Papua Barat akan terus menjadi perhatiannya.

Bukan hanya akan dibangun secara fisik, namun pemerintah akan merangkul masyarakat di provinsi paling timur itu dengan pendekatan kesejahteraan.

"Karena itulah yang kita lakukan. Pendekatan kesejahteraan bukan yang lain-lainya," tukas Jokowi.

Jalan Arteri kelurahan Malanu Sorong yang diblokade warga Selasa sore.
Jalan Arteri kelurahan Malanu Sorong yang diblokade warga Selasa sore. (Antaranews)

Papua dan Papua Barat menjadi isu belakangan ini.

Itu karena di provinsi tersebut terjadi kerusuhan yang pecah di sejumlah daerah.

Kericuhan terjadi di Manokwari dan Sorong pada Senin (20/9/2019 dan Fakfak serta Timika, Rabu (21/9/2019).

Kerusuhan tersebut buntut dari aksi unjuk rasa masyarakat yang memprotes tindakan persekusi dan penangkapan mahasiswa asal Papua di Surabaya. 

Di Manokwari, massa membakar gedung DPRD dan memblokade sejumlah ruas jalan.

Sementara di Fakfak, massa melempar gedung DPRD setempat dengan batu dan benda lainnya. (***)

Artikel ini telah tayang di Tribunmataram.com dengan judul Kronologi Oknum Polwan Beri Miras ke Mahasiswa Papua di Bandung, Dinonaktifkan dari Jabatan

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved