Bupati Karimun Aunur Rafiq Tidak Akan Potong Gaji Pegawai Honorer Pemkab Karimun

TRIBUNBATAM.id, KARIMUN - Pegawai honorer di jajaran Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) akhirnya bernapas lega.

Sebab, gaji mereka tidak dimasukkan ke dalam rasionalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Karimun tahun 2019.

Sebelumnya pegawai honorer tersebut diresahkan oleh isu pemotongan gaji sebesar Rp 200.000 dalam pembahasan APBD Perubahan.

Bupati Karimun, Aunur Rafiq usai rapat paripurna pengesahan APBD Perubahan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun menyampaikan hal yang menenangkan para tenaga kontrak di jajarannya itu.

Rafiq menjelaskan, pemotongan gaji itu hanya opsi-opsi yang pernah dibicarakan dan merupakan pilihan terakhir yang harus diambil.

• Pegawai Honorer di Pemkab Karimun Mulai Resah Dengar Isu Pemotongan Gaji

• Pegawai Honorer Pemkab Karimun yang Meninggal Serangan Jantung Dapat Santunan BPJS Ketenagakerjaan

• Terpaksa Terjun Karena Gaji Kecil, Inlah Ungkapan Hati Pegawai Honorer Nyambi Jadi PSK Online

• Ungkapan Hati Pegawai Honorer Nyambi Jadi PSK Online, Terpaksa Terjun Karena Gaji Kecil

Namun setelah pembahasan opsi tersebut tidak direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun.

"Kita tegaskan tidak ada pemotongan gaji bagi honorer dan insentif pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Karimun," kata Rafiq, Senin (26/8/2019).

Rafiq menyebutkan rasionalisasi anggaran tetap dilakukan.

Namun pemotongan anggaran diberlakukan terhadap dana administrasi umum (Adum) di masing-masing Organisasi Perankat Daerah (OPD), termasuk juga Tunjangan Kinerja (Tukin) Pegawai Negeri Sipil (PNS), biaya perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK) serta belanja publik yang mungkin masih bisa dilakukan rasionalisasi.

"Termasuk juga pembayaran hutang kepada pihak rekanan sudah kita anggarkan, sebanyak Rp 42 miliar di dalam APBD Perubahan ini," tambah Bupati Karimun itu. 

Sebelumnya diberitakan pegawai honorer di Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mulai resah.

Sebab, beredar isu akan adanya pemotongan gaji tenaga honorer di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun.

Dari informasi yang dihimpun, pemangkasan tersebut kemungkinan akan diajukan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Karimun tahun anggaran 2019 ini.

Pemotongan honor pegawai kontrak tersebut dikabarkan untuk rasionalisasi anggaran di APBD Perubahan Karimun 2019.

• Pegawai Honorer Pemkab Karimun yang Meninggal Serangan Jantung Dapat Santunan BPJS Ketenagakerjaan

• Demi Penuhi Nafsu Bergaya Hidup Mewah, Pegawai Honor Samsat Ini Gelapkan Uang Rp 2,1 M, Ini Modusnya

• Nafsu Bergaya Hidup Mewah, Pegawai Honor Samsat Ini Gelapkan Uang Rp 2,1 Miliar, Begini Modusnya

• Terpaksa Terjun Karena Gaji Kecil, Inlah Ungkapan Hati Pegawai Honorer Nyambi Jadi PSK Online

Jumlah honorer di jajaran Pemkab Karimun cukup banyak, mencapai ribuan orang.

Isu ini sudah hangat dibicarakan di kalangan pegawai.

"Memang belum ada surat edaran yang diterima.

Tapi informasinya itu bakal dipotong Rp 200 ribu mulai bulan depan sampai Desember," kata seorang tenaga honor pada pewarta, Rabu (21/8/2019)

"Waktu upacara Agustus kemarin Bupati juga tidak bilang ada pengurangan gaji ini.

Bupati menyebutkan di tahun ini tidak akan ada pengurangan jumlah tenaga honor," tambah seorang tenaga honor lain di kesempatan yang sama.

• Sherly Annavita, Gadis Aceh Berani Kritik Jokowi, Bintang ILC Ibu Kota Pindah, Pesaing Tsamara Amany

• UPDATE, Pasca Kebakaran Bengkong Batam, Azman Minta Pemilik Gudang yang Terbakar Awasi Penjarah

• Apakah Demo Penyebab Utama Perusahaan Tutup? Begini Komentar Para Pekerja dan DPRD

• Ameng Pemilik Gudang di Bengkong Akhirnya Berkomentar, Ceritakan Dari Mana Sumber Api Berasal

Sementara Kepala Badan Pengeleloaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karimun, Abdullah yang dikonfirmasi terkait ini mengatakan belum ada keputusan terkait hal tersebut.

"Belum sampai ke sana, karena saat ini masih pembahasan," kata pria yang akrab disapa Dul saat dihubungi melalui ponselnya.

Dul menyampaikan jika itu terjadi maka keputusan tersebut merupakan langkah terakhir yang akan diambil oleh Pemerintah Daerah.

"Melihat tren keuangan saat ini, karena terjadi secara nasional, bisa saja hal itu dapat terjadi. Namun kita akan berupaya itu adalah langkah terakhir," ujar Zul. (TRIBUNBATAM.id/Elhadif Putra)