Carrie Lam Akhirnya Tarik RUU Ekstradisi yang Membuat Hong Kong Rusuh Selama 3 Bulan

Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam secara resmi menarik RUU ekstradisi yang kontroversial yang menjadi pemicu protes selama hampir tiga bulan.

South China Morning Post
Carrie Lam, Kepala Eksekutif Hong Kong, berpidato di televisi, menyatakan menarik penuh RUU ekstradisi, Selasa (4/9/2019). 

“Kita harus tetap tenang dalam menanggapi krisis dan melanjutkan upaya kita untuk melayani masyarakat dengan integritas dan imparsialitas untuk membantu Hong Kong mengatasi situasi yang sulit ini.”

Berikut Pidato Carrie Lam:

Langkah penarikan RUU ekstradisi ini memang langkah maju dari sikap Carrie Lam setelah sehari sebelumnya diisukan siap mengundurkan diri jika ia boleh memilih.

Pernyataan itu muncul dari rekaman transkrip pidatonya di depan pengusaha akhir pekan lalu.

Namun Carrie Lam membantah mengungkapkan hal itu dan menyebut bahwa pernyataannya dipelintir.

Namun, apakah penarikan RUU itu bisa membuat gejolak Hong Kong berakhir?

Pasalnya, pendemo memiliki lima tuntutan dan penarikan penuh RUU ini hanya satu dari lima tuntutan tersebut.

Sebuah sumber pemerintah mengatakan kepada SCMP bahwa penarikan RUU tersebut untuk merampingkan agenda legislatif dan merupakan langkah teknis, mengingat Lam sudah menyatakan sebelumnya RUU itu "mati" dan berjanji dia tidak akan mengajikan kembali.

Ilmuwan politik Joseph Chan Cho-wai mengungkapkan pandangan bahwa pengumuman Carrie Lam tidak cukup.

Dia mengatakan, pemerintah telah gagal menenangkan masyarakat, karena tidak ada pejabat yang dipecat dan tidak ada langkah nyata yang dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban petugas kepolisian yang menggunakan kekuatan berlebihan.

Carrie Lam dalam pertemuan itu juga menjelaskan sikapnya terkait lima tuntutan pendemo:

1. Pertama, tentang pencabutan RUU. Pada 15 Juni saya mengumumkan bahwa RUU itu ditangguhkan dan kemudian menegaskan bahwa "RUU itu sudah mati" dan bahwa semua pekerjaan legislatif telah berhenti total. 

2. Kedua, tentang pembentukan Komisi Penyelidikan (terhadap kekuatan berlebihan polisi).

Pemerintah percaya bahwa hal-hal yang berkaitan dengan tindakan penegakan polisi paling baik ditangani oleh Dewan Pengaduan Polisi Independen (IPCC) yang sudah ada dan mapan, yang dibentuk untuk tujuan ini.

Selain menangani pengaduan terhadap masing-masing petugas polisi, IPCC telah melakukan studi pencarian fakta, di bawah kekuasaannya, tentang penanganan peristiwa ketertiban umum berskala besar yang terjadi setelah 9 Juni.

Salah satu fokus adalah insiden Yuen Long di 21 Juli yang menarik perhatian publik yang serius.

Halaman
123
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved