Waspadai Risiko Pendorong Inflasi di Kepri, Apa Saja?

Waspadai Risiko Pendorong Inflasi di Kepri, Apa Saja?

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kepri memperkirakan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kepulauan Riau pada September 2019, mengalami inflasi.

Ada beberapa risiko pendorong inflasi pada September yang perlu diwaspadai.

Di antaranya, potensi peningkatan harga komoditas ikan laut menjelang musim angin utara, potensi kenaikan harga sayuran setelah mengalami deflasi yang cukup dalam dua bulan berturut-turut.

Kemudian gelombang laut yang tinggi menjelang akhir tahun, dapat mengganggu proses distribusi logistik dan mengurangi ketersediaan pasokan bahan makanan.

Selanjutnya, gangguan produksi di sentra penghasil disebabkan oleh kemarau berkepanjangan berpotensi mengurangi pasokan bahan makanan ke Kepri.

Kemudian tren peningkatan harga emas dunia hingga saat ini diperkirakan dapat kembali memicu kenaikan inflasi kelompok inti (emas perhiasan).

Meski diperkirakan inflasi, namun diperkirakan akan tetap dalam kisaran sasaran inflasi nasional 2019. Yakni sebesar 3,5 ± 1 persen (yoy).

• Harga Tiket Pesawat dan Bayam Penyumbang Deflasi Batam & Tanjungpinang

Sejalan dengan langkah pengendalian inflasi 2018, pengendalian inflasi tahun 2019 tetap difokuskan untuk meneruskan kebijakan 4K.

Yakni Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif.

Beberapa rekomendasi untuk mengendalikan inflasi antara lain, mendorong Pemerintah membuka potensi Kerjasama Antar Daerah (KAD) baru.

Dengan daerah pemasok aneka cabai selain Sumatera Utara dan Jawa Tengah.

Hal ini sebagai langkah mitigasi risiko terbatasnya pasokan akibat perubahan cuaca atau pergeseran masa tanam pada daerah pemasok serta menjadi alternatif sumber pasokan.

Kedua, pengadaan perbaikan akses jalan dan infrastruktur pelabuhan untuk meningkatkan pelayanan bongkar muat. Tiga, perluasan gudang Bulog, sehingga kapasitas menjadi lebih besar untuk menampung bahan pangan dan menekan biaya transportasi.

Keempat, lebih menggiatkan program pertanian seperti pembinaan kelompok tani di Dompak.

Lima, pengaturan tata niaga agar lebih efisien untuk menjaga stabilitas harga komoditas seperti cabai merah dan bawang agar tidak merugikan petani lokal. Keenam, menjamin ketersediaan pupuk untuk mendukung usaha pertanian di Kepri. (*/tribunbatam.id/dewi haryati)