Jadi Narasumber di ILC TV One, Wakil Ketua KPK Ancam Karni Ilyas Jika Tak Setujui Ucapannya

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang meminta agar ucapannya disetujui sebelum mengomentari tentang revisi Undang Undang (RUU

Jadi Narasumber di ILC TV One, Wakil Ketua KPK Ancam Karni Ilyas Jika Tak Setujui Ucapannya
Capture Indonesia Lawyers Club
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang meminta ucapan setuju atas statementnya sebelum mengomentari tentang revisi Undang Undang (RUU) No. 32/2002 KPK. 

"Sepakat enggak nih? Kalau enggak gue tutup nih?," ujarnya.

Karni Ilyas yang mendengar ucapan itu pun tertawa.

"Kalau itu sepakat lah," jawab Karni Ilyas tertawa.

"Sepakat, keren," kata Saut Situmorang kembali.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Indonesia Lawyers Club (ILC). Pembawa acara ILC, Karni Ilyas mengaku kaget saat melihat Saut berapi-api saat menolak revisi UU KPK.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Indonesia Lawyers Club (ILC). Pembawa acara ILC, Karni Ilyas mengaku kaget saat melihat Saut berapi-api saat menolak revisi UU KPK. (YouTube tvOneNews)

Saut Situmorang lantas menyinggung perihal prolegnas (Program Legislasi Nasional) di tahun 2015-2019 yang di dalamnya juga memuat RUU KPK.

Diketahui Prolegnas merupakan instrumen perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan, tingkat pusat yang memuat skala prioritas Program Legislasi Jangka Menengah dan Tahunan.

"Ada Prolegnas, itu tahun 2015-2019 ada sekitar 63 undang-undang itu, di nomor urut 63 itu rencana undang-undang KPK yang isinya sama lah, yang dewan pengawas dan seterusnya itu ya, penyadapan penyidik dari polisi dan sebagainya, itu diprolegnas itu ada naskah akademik di depannya," jelasnya.

"Karena kemarin juga ada sebutan orang meninggal diadili segala macam, itu baru satu kasus. Enggak karena satu kasus itu secara keseluruhan KPK rusak," ungkapnya.

Saut Situmorang kemudian membahas perihal visi Prolegnas.

"Kedua, di dalam prolegnas 2015-2019 itu disebutkan itu visinya adalah pembangunan penegakan hukum, dengan kualitas penegakan hukum untuk mendukung daya saing perekonomian nasional. Lantas di dalamnya ada salah satu undang-undang KPK," jelas Saut Situmorang.

Halaman
1234
Editor: Zabur Anjasfianto
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved