Kunjungi Kulonprogo, Bupati Bintan Pelajari Program CSR, Agar Bisa Dikelola Pemerintah Derah

Bupati Bintan Apri Sujadi menuturkan bahwa dirinya akan segera merancang penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) agar partisipatif dan bisa di

Kunjungi Kulonprogo, Bupati Bintan Pelajari Program CSR, Agar Bisa Dikelola Pemerintah Derah
TRIBUNBATAM.ID/ALFANDI SIMAMORA
Bupati Bintan Apri Sujadi menuturkan bahwa dirinya akan segera merancang penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) agar partisipatif dan bisa dikelolah bagi pembangunan daerah. 

TRIBUNBINTAN.com, BINTAN - Bupati Bintan Apri Sujadi menuturkan bahwa dirinya akan segera merancang penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) agar partisipatif dan bisa dikelolah bagi pembangunan daerah.

Dirinya juga berharap agar pemanfaatan dana CSR nantinya bisa mendukung beberapa program pemerintah daerah.

Hal tersebut didapatkannya saat kunjungan dan berdiskusi bersama Wakil Bupati Kulonprogo Drs H Sutedjo di Kantor Bupati Kulonprogo, Provinsi DIY Yogyakarta, Jawa Tengah, Kamis (12/9) siang kemarin.

Ia juga menuturkan, bahwa dirinya sudah menerima informasi terkait tata kelola Program CSR yang diterapkan di Kabupaten Kulonprogo bagi peningkatan pembangunan didaerahnya.

Untuk itu, ia berharap agar pengelolaan serupa hendaknya mampu diterapkan di Kabupaten Bintan .

"Banyak hal yang perlu kita ketahui, khususnya terkait penerapan, kepastian hukum dan lain-lain khususnya pemanfaatan CSR yang digunakan bagi mendukung pengelolaan pembangunan daerah,"ujarnya, Jumat (13/9/2019).

Apri juga mencontohkan, terkait pemanfaatan dana CSR Kabupaten Kulonprogo yang dikelola dan dipergunakan bagi kemajuan Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, Bidang UMKM serta Bidang Ketenagakerjaan.

Punya Yamaha FreeGo? Ini Panduan Servis Tahun Pertama

Perlu suatu mekanisme terkait pemanfaatan dana CSR tersebut,sangat penting bagi mendukung seluruh sektor bidang.

Khususnya mendukung berbagai sektor bidang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sebagai contoh bidang pendidikan secara mekanisme tidak bisa disalurkan bagi tingkat SMA ataupun Mahasiswa karena kewenangan ada di Provinsi.

"Namun kita merasa bahwa kita memiliki tanggung jawab kepada masyarakat sehingga hal ini harus segera kita realisasikan,"ujarnya.

Sementara itu,Wakil Bupati Kulonprogo Drs H Sutedjo menuturkan, bahwa payung hukum yang diterapkan pemerintahnya diatur melalui Peraturan Daerah serta peraturan Bupati Kulonprogo.

KPK Beberkan Konspirasi Jahat Kock Meng Suap Gubernur Kepri Nurdin Basirun Melalui Abu Bakar

Hasil payung hukum tersebut diterapkan melalui beberapa program untuk mengetaskan beberapa permasalahan dimasyarakat.

"Untuk Bidang Ketenagakerjaan beberapa pelatihan diberikan bagi tenaga kerja, maka pencapaian angka pengangguran di Kulonprogo juga kecil hingga mencapai 1,49 %. Lalu, implementasi CSR juga diterapkan baik untuk modal usaha, program desa binaan, bedah rumah, beasiswa pelajar dan bantuan perobatan,"tutupnya.(als)

Penulis: Alfandi Simamora
Editor: Eko Setiawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved