Mahasiswa Tanjungpinang Demo di Kantor DPRD Prov Kepri, Bacakan 7 Tuntutan Ini

7 Tuntutan Mahasiswa Yang Demo di DPRD Kepri

TRIBUNBATAM.idTANJUNGPINANG - Masa aksi dari Mahasiswa STISIPOL Raja Haji yang berunjuk rasa di depan pintu masuk gedung DPRD Provinsi Kepri, Selasa (24/9/2019) terus menyuarakan aksinya.

Namun, mahasiswa ini pun hanya dapat berunjuk rasa di depan plang masuk kantor Wakil Rakyat tersebut.

Sebab, dalam aksinya juga bertepatan dengan rapat Paripurna HUT Kepri Ke-17 tahun.

Salah satu mahasiswa Nurbariansyah mengatakan, meminta kepada pemerintah Kepri untuk lebih atensi terhadap Provins Kepri, terbentuknya Provinsi Kepri selama 17 tahun dirasa tidak ada perubahan, dan hanya jalan ditempat.

• Wako Ex Officio Kepala BP Batam, Pengusaha Berharap Tidak Ada Lagi Keraguan Investor ke Batam

• Razia Kamar Kos, Polsek Siantan Periksa 8 Orang Wanita, Minta Pemilik Kos Untuk Terus Waspada

"Kita mahasiswa tidak tinggal diam akan hal ini. Kita akan terus menyuarakan ketidak pastian tersebut," tegasnya.

Dalam aksi yang di gelar, ada sebanyak 7 point yang disampaikan.

Pertama, mendesak Kejati Kepri untuk mengusut tuntas kasus-kasus korupsi tanpa pandang bulu yang ada di Provinsi Kepri.

Kedua, meminta Kejati Kepri untuk mengusut tuntas pengelolaan alokasi dana BUMD provinsi Kepri.

Ketiga, tangkap para mafia tambang yang merusak lingkungan yang berada di wilayah Provinsi Kepri.

• Demo Mahasiswa Membuat Indeks Saham Indonesia Terburuk di Asia, Investor Cemas, Rp 1 Triliun Kabur

Keempat, mendesak pemerintah untuk menyamaratakan kualitas pendidikan di tujuh kabupaten kota provinsi Kepri.

Kelima, berhentikan oknum ASN yang terindikasi narkoba di Provinsi Kepri

Keenam, hapus diskriminasi pelayanan kesehatan dan pemerataan fasilitas kesehatan yang berkualitas

Ketujuh, pemerataan pembangunan infrastruktur dikabupten kota yang ada Provinsi Kepri.

• Rupiah Tertekan Demo Mahasiswa dan Perlambatan Ekonomi Eropa

Namun dalam aksinya, ahkirnya mahasiswa yang tidak diperkenakan melakukan aksinya di depan kantor DPRD meninggalkan, dan melanutkan di Kantor Kejati Kepri. (Tribunbatam.id/endrakaputra)