Wako Sah Jabat Ex Officio Kepala BP Batam, Apindo Berharap Tak Ada Lagi Benturan

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Penetapan Wali Kota ex officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam membawa harapan besar di kalangan pengusaha.

Menyusul diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.62 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP No.46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Hal ini disampaikan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam, Rafki Rasyid.

Apindo berharap, dengan keputusan ini keragu-raguan investor untuk berinvestasi di Batam bisa hilang.

Selama ini isu adanya dualisme kepemimpinan di Batam sempat menimbulkan kebingungan di kalangan sebagian investor.

Apalagi ada beberapa kebijakan yang tidak sinkron antara BP Batam dengan Pemko Batam.

"Dengan satu pucuk pimpinan di Batam, Wali Kota sekaligus Kepala BP Batam ex officio, maka seharusnya tidak ada lagi benturan kebijakan," kata Rafki, Selasa (24/9/2019).

Harmonisasi aturan di Batam dan pelaksanaannya, diharapkan akan berjalan semakin baik. Apindo berharap, Wali Kota Batam dapat menyerap semua keluhan pengusaha selama ini dan mencarikan solusinya.

• Walikota Merangkap Kepala BP Batam, Tugas Wakil Walikota Bakal Bertambah? Ini Kata Amsakar

• Wako Ex Officio Kepala BP Batam, Pengusaha Berharap Tidak Ada Lagi Keraguan Investor ke Batam

Di antaranya, terkait mahalnya tarif logistik di pelabuhan Batuampar, kemudian masih berbelitnya aturan, implementasi Online Single Submission (OSS) yang belum optimal.

Termasuk masih relatif rendahnya produktivitas tenaga kerja, permasalahan calo lahan, dan lain sebagainya.

"Kalau permasalahan-permasalahan investasi ini dapat cepat diselesaikan, kita yakin Batam akan berjaya kembali di bawah kepemimpinan Wali Kota sekaligus Kepala BP Batam," ujarnya.

Soal kekhawatiran Wali Kota ex officio Kepala BP Batam, Rafki tak menampik tetap ada. Namun mungkin di masa transisi ini saja.

Lantaran masih ada penolakan dari sebagian kalangan terkait ex officio, termasuk dari internal BP Batam sendiri.

"Kita berharap melalui kepemimpinan Pak Rudi, resistensi terhadap putusan ex officio ini bisa cepat diselesaikan," ujar Rafki.

Supaya pembenahan investasi di Batam dapat cepat diselesaikan. Di sisi lain, Apindo mengimbau kepada pihak yang masih menolak kebijakan ex officio, agar mendukung kebijakan yang sudah diputuskan pemerintah pusat ini.

"Mari sama-sama kita dukung karena sudah diputuskan. Supaya perekonomian Batam yang saat ini mengalami perlambatan bisa dibenahi," katanya.

Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid menilai, sebelum memulai tugasnya sebagai wali kota ex officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, pastinya pemerintah pusat akan menata struktur pimpinan BP Batam terlebih dulu.

Ini menjadi tugas awal.

"Kita yakin untuk Wakil Kepala BP Batam akan dijabat profesional dari pusat," kata Rafki, Selasa (24/9/2019).

Sementara para deputinya, kemungkinan akan dijabat kombinasi orang Batam dan pusat.

"Lalu Pak Rudi sebagai Kepala BP Batam akan menata organisasi BP Batam ke dalam," ujarnya.

Rafki mengatakan, susunan organisasi BP Batam kemungkinan akan disesuaikan dan ditata ulang untuk membuat organisasi itu berjalan optimal.

"Penolakan-penolakan dari internal BP Batam itu sendiri, saya yakin akan cepat bisa diselesaikan," harapnya. (tribunbatam.id/dewi haryati)