Kini Jadi anggota DPR RI, Mengejutkan, Begini Kata Mantan Jubir KPK Soal Korupsi Wakil Rakyat

Dari tiga fungsi itu, responden paling tidak puas pada fungsi legislasi. Sebanyak 63,7 responden menyatakan tidak puas, 24,4 persen menyatakan puas, dan 11,9 persen menjawab tidak tahu.

"Hampir dua pertiga publik (57-63 persen responden) menyatakan tak puas terhadap kinerja DPR dalam menjalankan fungsi legislasi, kontrol terhadap jalannya pemerintah, juga dalam membuat anggaran belanja negara. Angka tersebut relatif menetap dari rangkaian jajak pendapat," ujar peneliti Litbang Kompas Susanti Agustina seperti dikutip dari Harian Kompas, Senin (23/9/2019).

Adapun dari sisi kuantitatif, target penyelesaian program legislasi nasional (prolegnas) juga belum tercapai. Dari tahun 2015-2019, realisasi penyelesaian prolegnas prioritas selalu di bawah 50 persen per tahun.

Berkelindan dengan itu, DPR periode ini juga menjadi sorotan publik karena adanya sejumlah aksi penolakan terhadap sejumlah rancangan undang-undang yang hendak disahkan pada akhir masa jabatan.

Sebelumnya   Penolakan RUU tersebu di antaranya revisi UU KPK yang telah disahkan dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Namun demikian, RKUHP yang awalnya telah disepakati DPR dan pemerintah, akhirnya pengesahannya ditunda berdasarkan permintaan Presiden Joko Widodo. Kendati demikian, publik masih menyimpan harapan terhadap idealisme anggota DPR dari partai politik pilihanya periode 2019-2024.

"Sekitar 59,5 persen responden menyatakan keyakinannya, sedangkan 37,1 persen responden berada pada titik tidak yakin dengan perjuangan/gagasan anggota DPR partai pilihannya," tutur Susanti.

Follow Instagram @tribun_Batam :

#Kini Jadi anggota DPR RI, Mengejutkan, Begini Kata Mantan Jubir KPK Soal Korupsi Wakil Rakyat#

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Kini Jadi Wakil Rakyat, Begini Jawaban Mantan Jubir KPK Soal Korupsi di DPR RI