Kini Jadi anggota DPR RI, Mengejutkan, Begini Kata Mantan Jubir KPK Soal Korupsi Wakil Rakyat
Meski pernah berkarier cukup lama di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi kini terdengar lebih halus saat ditanya soal korupsi di lembaga
lihat foto
Kini Jadi anggota DPR RI, Mengejutkan, Begini Kata Mantan Jubir KPK Soal Korupsi Wakil Rakyat
TRIBUNBATAM.id - Johan Budi, salah satu anggota baru DPR RI yang dilantik di Senayan, Selasa (1/10/2019) hari ini.
Pelantikan anggota DPR RI turut dihadiri Presiden Joko Widodo.
Johan Budi adalah anggota legislatif terpilih dari PDIP.
Johan Budi Sapto Pribowo telah dilantik sebagai anggota DPR periode 2019-2024.
Meski pernah berkarier cukup lama di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi kini terdengar lebih halus saat ditanya soal korupsi di lembaga legislatif.
Mantan juru bicara KPK itu menyebut jika tidak seluruh anggota DPR korupsi.
Johan tidak menampik soal pesimisme publik terhadap dirinya saat mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dari PDI Perjuangan.
“Kalau kita mau jujur tentu lebih banyak pejabat selain DPR yang kena KPK,” kata Johan Budi saat diwawancarai Kompas Tv Selasa (1/10/2019).
Johan menuding, citra buruk anggota DPR RI itu tidak lepas dari pemberitaan media massa yang dianggap lebih menyorot keburukan DPR ketimbang kinerja baik wakil rakyat.
“Saya yakin banyak anggota DPR yang baik tapi selama ini yang muncul di pemberitaan anggota DPR yang ditangkap KPK, tapi jarang berita yang mengungkap anggota DPR yang turun ke rakyatnya” kata Johan.
Oleh karenanya, Johan optimis ia akan tetap menjadi pribadi yang sama saat menjadi anggota DPR RI.
“Saya ingin buktikan tidak abu-abu bisa jadi anggota DPR. Yakni dengan melaksanakan prinsip dimanapun berada, yaitu tidak koruptif misalnya juga dalam kampanye saya tidak mau money politic,” ujar Johan.
Diketahui kepuasan terhadap anggota DPR RI memang masih jauh di bawah harapan.
Dikutip dari Kompas.com berdasarkan survey Litbang Kompas, kinerja DPR RI periode 2014-2019 di akhir masa jabatan mendapat penilaian kurang memuaskan.
Hal ini diketahui berdasarkan jajak pendapat Litbang Kompas yang dilakukan pada 18-19 September 2019 terhadap 529 responden.
Ketidakpuasan publik itu tercermin dari 66,2 persen responden yang merasa belum terwakili aspirasinya oleh DPR periode 2014-2019.
Mayoritas responden juga tidak puas pada kinerja DPR, baik dalam fungsi pengawasan, legislasi, maupun penganggaran.
