HEADLINE TRIBUN BATAM
Megawati Peluk Erat Puan, Perempuan Pertama Jadi Ketua DPR RI
Paripurna DPR RI mengesahkan Politikus PDI Perjuangan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI periode 2019-2024.
"Yang pasti ini pecah telor, baru ada perempuan pertama setelah 74 tahun Ketua DPR," katanya.
Sejak DPR didirikan pada 1950, lembaga legislatif sudah dipimpin oleh 18 ketua dan satu pelaksana tugas.
Seluruhnya laki-laki.
Puan berharap dengan dirinya menjadi Ketua DPR dapat menjadi inspirasi kepada kaum perempuan dalam berpolitik.
Politik menurutnya bukan merupakan hal yang tabu bagi kaum perempuan dengan segala dinamika yang berkembang di dalamnya.
"Saya berharap bisa membuat inspirasi inspiratif bagi perempuan perempuan Indonesia bahwa ternyata politik itu bukan suatu hal yang tabu, politik itu dinamikanya berkembang, dinamikanya sangat dinamis namun ternyata bisa juga menghasilkan perempuan perempuan yang nantinya bisa membawa manfaat bagi Indoensia," katanya.
Terkait kinerja DPR nanti, Puan mengatakan akan berkonsultasi dengan pimpinan DPR yang terpilih nantinya. Konsultasi dilakukan untuk memilah-milah rancangan undang-undang mana yang akan menjadi prioritas.
Puan tidak menampik kondisi tersebut. Ia pun berkomitmen untuk memperbaikinya selama lima tahun ke depan.
Selain persoalan kinerja, Puan mengakui, DPR ke depan dihadang banyak tantangan. Salah satunya terkait sinergitas baik antara DPR dan pemerintah maupun antarfraksi.
Sejauh ini, sikap dan pandangan fraksi kerap bertentangan.
Ke depan, ia berharap pertentangan tidak lagi terjadi kecuali jika ada produk kebijakan yang tidak mewakili kepentingan masyarakat.
“Saya harap, hal-hal yang nanti tidak kami sepakati itu adalah hal-hal yang terkait dengan kebijakan yang tidak prorakyat. Jika suatu kebijakan itu memang prorakyat, sudah selayaknya kita semua yang ada di DPR bisa bersatu, bergotong-royong,” kata Puan.
Terkait sejumlah RUU yang tak tuntas dibahas oleh DPR 2014-2019 dan dilanjutkan oleh DPR 2019-2024, Puan mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi substansinya dengan melibatkan masyarakat serta para ahli.
“Kami tidak akan memaksakan untuk menyelesaikan (RUU) jika memang hal itu masih menjadi kontroversi,” tegasnya.
Karier Politik