MAKI Bakal Ajukan Gugatan ke MK, Pengesahan UU KPK Hasil Revisi Hanya Dihadiri 80 Orang

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) akan melakukan uji materi atau judicial review terhadap Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ha

MAKI Bakal Ajukan Gugatan ke MK, Pengesahan UU KPK Hasil Revisi Hanya Dihadiri 80 Orang
Kompas.com
Spanduk di gedung KPK menolak revisi UU KPK yang dilakukan diam-diam oleh DPR RI, Jumat (6/9/2019) siang. 

TRIBUNBATAM.id - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) akan melakukan uji materi atau judicial review terhadap Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi.

Pengajuan uji materi dilakukan karena prosedur pembuatan aturan mengenai komisi antirasuah tersebut dinilai cacat.

Anggota DPR yang menghadiri Sidang Paripurna pengambilan keputusan pengesahan revisi UU KPK dinilai tidak memenuhi syarat.

"Upaya ini untuk mencegah DPR menjadi koboi," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, saat dihubungi, Minggu (6/10/2019).

Dia menjelaskan hanya 80 orang dari total 560 orang anggota DPR RI periode 2014-2019 yang menghadiri sidang paripurna pengambilan keputusan pengesahan hasil revisi UU tentang KPK.

 Presiden Jokowi Bisa Dilengserkan Jika Terbitkan Perppu KPK, Ini Penjelasan Pakar Hukum

 Jokowi, Puaskan Parpol atau Mahasiswa? Serba Salah Hadapi Revisi Undang-undang KPK

 Di ILC, Penasehat KPK Salahkan Jokowi soal Ada Kelemahan KPK, Karni Ilyas Beri Pembelaan

Jika, mengacu pada Pasal 32 Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib, kata dia, pimpinan DPR wajib memperhatikan kuorum rapat.

Adapun, menurut dia, rapat paripurna dinyatakan kuorum apabila dihadiri lebih dari separuh jumlah total anggota DPR yang terdiri dari atas lebih dari separuh unsur fraksi.

"Secara fisik yang hadir hanya 80 orang, itu sama saja tidak memenuhi kuorum. Artinya sidang itu ilegal atau tidak sah. Total anggota DPR RI itu ada 560 orang. 80 anggota dewan yang hadir itu juga tidak sampai setengahnya," kata dia.

Untuk itu, dia meminta, MK mengabulkan uji materi tersebut.

Sebab, dia menegaskan, apabila proses pembuatan dan pengesahan model "koboi" dilakukan akan menimbulkan preseden buruk ke depan.

Halaman
1234
Editor: Zabur Anjasfianto
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved