Walikota Batam HM Rudi Minta Warga Batam Gunakan BBM Non-Subsidi

HM Rudi Minta Warga Batam Gunakan BBM Non-Subsidi

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengajak warga Batam beralih menggunakan bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi untuk kendaraannya.

Pesan itu disampaikan setelah bertemu pihak Pertamina terkait kesulitan warga mendapatkan BBM jenis premium beberapa hari terakhir.

"Tadi malam sudah saya panggil kepala Pertamina," kata Rudi kepada wartawan di Hotel Best Western Premier (BWP) Panbil, di Jalan Ahmad Yani, Mukakuning, Sei Beduk, Kota Batam, Provinsi Kepri, Kamis (10/10/2019).

Rudi mengatakan, dalam pertemuan dengan pimpinan Pertamina ia sudah menanyakan persoalan yang terjadi.

Dari pertemuan itu, ia menyimpulkan saat ini ada upaya transformasi dari Pertamina agar masyarakat beralih menggunakan BBM Premium ke non-subsidi seperti Pertalite dan Pertamax.

Ketersediaan BBMnon-subsidi dijamin Pertamina tidak ada masalah.

• Beralih Pertamax karena Tak Ada Premium, Pendapatan Driver Ojek di Batam Turun

• SPBU di Batam Ini Tak Lagi Menjual Bensin (Premium), Cek Daftarnya di Sini

HM Rudi mengatakan, setiap tahun Pertamina memang melakukan pengurangan kuota untuk BBM bersubsidi. "Kalau semua kita mengejar (BBM) bersubsidi, maka terjadilah kelangkaan," ujarnya.

"Mudah-mudahan masyarakat Batam membeli BBM yang non-subsidi, dan itu tidak akan pernah kurang," kata Rudi yang kini juga menjabat sebagai Kepala BP Batam ini.

Terkait antrean panjang pengisian BBM bersubsidi dan banyaknya ditemukan SPBU yang tidak menjual BBM bersubsidi dalam beberapa hari terakhir, disebabkan karena Pertamina mengurangi kuota BBM bersubsidi dengan harapan warga beralih ke BBM non-subsidi.

Dalam acara rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Kota Batam, Kamis (10/10) Marketing Branch Manager Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I Kepri, Awan Raharjo mengatakan untuk solar memang pihaknya melakukan penurunan kuota.

"Kuota (solar) ini turun dengan harapan terjadi migrasi dari BBM bersubsidi yang menjadi beban negara. Negara berharap subsidi ini berkurang dan warga pindah menggunakan BBM nonsubsidi. Premium ini sangat terkait dengan pertumbuhan ekonomi," katanya dalam RDP yang digelar Komisi II DPRD Kota Batam.

RDP menghadirkan PT Pertamina dan Disperindag Kota Batam, Kamis (10/10) siang.

Pertemuan ini membahas perihal kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kota Batam.

RDP dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kota Batam, Edward Brando dan dihadiri Sekretaris Komisi II DPRD Kota Batam, Yunus Muda, beberapa Anggota Dewan lainnya, Putra Yustisi Respaty, Hendra Asman, Mulia Rindo Purba, Sahat Tambunan, Hendrik, Leo Anggra Putra.

Pada kesempatan itu, Awan mengatakan, sangat menyayangkan masih banyak mobil mewah yang menggunakan premium, padahal mereka mampu membeli kendaraan mewah.

"Kita ingin mengedukasi masyarakat, melalui forum ini bantu kami mengedukasi agar warga yang mampu beralih menggunakan BBM non-subsidi," katanya.

Awan mengatakan, sebagian masyarakat sudah beralih menggunakan Pertalite.

Awan Raharjo membantah pihaknya tidak mendistribusikan premium, sejauh ini Pertamina masih menyalurkan BBM bersubsidi premium berdasarkan kuota yang sudah ditentukan.

"Jika dikatakan tidak lagi mendistribusikan Premium itu tidak benar. Tapi, memang Pertamina wajib mengedukasi masyarakat tentang penggunaan bahan bakar yang lebih baik lagi," ujar Awan usai RDP, Kamis (10/10/2019).

Awan mengatakan, oktan di premium itu berada diangka 88 dan itu merupakan oktan terendah yang akan berpengaruh pada pembakaran yang tidak sempurna dan bisa berdampak pada mesin kendaraan seperti "menggelitik' atau 'nocking'.

Pada tahap tertentu bisa mengakibatkan kerusakan di mesin kendaraan.

Kedua, lanjut Awan, pembakaran oktan 88 tidak sempurna dan menimbulkan emisi kendaraan yang lebih besar. Sangat berbahaya terhadap lingkungan atau polusi.

"Karena itu, Pertamina mengajak masyarakat menggunakan bahan bakar yang berkualitas. Alhamdulillah, kami didukung Wali Kota Batam dan DPRD Batam," kata Awan.

"Saya yakin, saat ini sudah tidak ada lagi kendaraan yang dikeluarkan pabrikan yang merekomendasikan menggunakan BBM beroktan di bawah 90," katanya.

Melalui RDP itu, Awan berharap DPRD Kota Batam mendorong masyarakat Batam menggunakan BBM berkualitas, dan Pertamina akan menambah fasilitasnya.

Salah satunya dengan pendistribusian pertalite sesuai tren kenaikannya.

"Sebagai langkah awal, mulai hari ini, depot BBM kita di Kabil akan menyalurkan pertalite pada hari Minggu. Sebagai salah satu cara memenuhi kebutuhan pertalite yang semakin banyak digunakan," tutur Awan.

Awan mengatakan, Pertamina akan menyiapkan kuota semaksimal mungkin. Saat ini konsumsinya di Batam mencapai 400 Kiloliter (KL) per hari.

"Kami akan menambah waktu penyaluran yang tadinya 6 kali dalam seminggu menjadi 7 kali dalam seminggu. Apabila ada peningkatan dari jumlah itu kami akan terus penuhi," jelasnya.

Sementara itu, Unit Manager Communication dan CSR Marketing Operation Region (MOR) I PT Pertamina Roby Hervindo mengakui ada ada pembatasan kuota BBM bersubsidi jenis Solar.

“Untuk jenis BBM Biosolar bersubsidi, memang secara aturan negara mulai dibatasi. Melalui kuota, yang ditetapkan melalui APBN," kata Roby saat jumpa pers di Polda Kepri.

Ia mengatakan, yang namanya kuota jumlahnya pasti terbatas.

Karena itu, harus diatur penyalurannya agar sesuai dengan batasan yang ditetapkan negara dan tidak bisa dijual lepas begitu saja.

"Jadi yang dilakukan Pertamina, adalah mengatur penyaluran Biosolar agar sesuai kuota. Sekaligus mengawasi SPBU agar menyalurkan kepada konsumen yang berhak," ujarnya. (rus/wie/leo)