MAKI Minta KPK Ambil Alih Kasus Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD Natuna

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menegaskan pihaknya mampu membuktikan adanya penghentian penyidikan secara diam-diam oleh Kejati Kepri atas

MAKI Minta KPK Ambil Alih Kasus Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD Natuna
tribunbatam.id/Endra Kaputra
Suasana sidang Praperadilan gugatan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melawan Kejati Kepri di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Jumat (11/10/2019) lalu. 

Selain itu, hakim juga diminta menyatakan bahwa Kejati Kepri telah melakukan tindakan penghentian penyidikan secara diam-diam yang tidak sah menurut hukum.

MAKI juga meminta hakim memerintahkan Kejati Kepri melakukan proses hukum selanjutnya dan melimpahkan kasus korupsi tersebut kepada JPU untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Tanjungpinang.

Selain itu, MAKI juga meminta hakim untuk memerintahkan KPK mengambil - alih penanganan perkara korupsi tunjangan perumahan DPRD Natuna.

Usai menerima naskah kesimpulan dari pemohon dan para termohon, hakim Guntur Kurniawan memutuskan jadwal sidang lanjutan dengan agenda pembacaan putusan oleh hakim akan diadakan pada Senin (14/10/2019)pukul 14.00 WIB.

Sebelumnya diberitakan, kasus korupsi tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Natuna tahun 2011-2015 mencapai Rp7,7 miliar. Penanganan kasus tersebut sudah dua tahun menggantung di Kejati Kepri. Kejati Kepri telah menetapkan lima orang tersangka. Dua di antaranya mantan Bupati Natuna, Raja Amirullah dan Ilyas Sabli.

Selain itu, Ketua DPRD Natuna periode 2009 – 2014 Hadi Chandra, termasuk Sekda Kabupaten Natuna periode 2011-2016 Syamsurizon yang juga pernah menjabat sebagai Ketua tim TAPD serta Makmur selaku Sekretaris Dewan (Sekwan) Natuna periode 2009-2012.

Kelima orang tersebut ditetapkan jadi tersangka setelah tim penyidik tindak pidana khusus (Pidsus) di bawah pimpinan Kajati Kepri yang saat itu dijabat Yunan Harjaka, menyebutkan telah menemukan adanya alat bukti yang cukup dalam proses pengalokasian dan pencairan dana tunjangan perumahan unsur pimpinan dan anggota DPRD Natuna sejak 2011-2015.(Tribunbatam.id/endrakaputra)

Penulis: Endra Kaputra
Editor: Eko Setiawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved