Pengungsi Gempa Dimintai Biaya Saat Berobat, Ini Bantahan BPJS Kesehatan

BPJS Cabang Ambon membantah meminta pihak rumah sakit darurat memungut biaya pengobatan dari para pengungsi yang berobat.

Pengungsi Gempa Dimintai Biaya Saat Berobat, Ini Bantahan BPJS Kesehatan
tribun ambon
BPJS Cabang Ambon membantah meminta pihak rumah sakit darurat dr Ishak Umarela memungut biaya pengobatan dari para pengungsi yang berobat 

TRIBUNBATAM.id--  BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan ) Cabang Ambon membantah meminta pihak rumah sakit darurat dr Ishak Umarela yang ada di lokasi pengungsia di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah untuk memungut biaya pengobatan dari para pengungsi yang berobat di rumah sakit tersebut.

Kepala BPJS Cabang Ambon Alfiana Latumakulita mengatakan, sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, ada salah satu klausul yang menyebut warga di daerah bencana harus tetap dilayani karena biayanya telah disiapkan oleh negara.

“Jadi itu bukan BPJS yang suruh. Kan ada aturannya Perpres 82 tentang jaminan kesehatan nasional itu sudah mengatur pelayanan kesehatan yang dijamin dan tidak dijamin.

 

Salah satu klausulnya adalah daerah bencana itu memang tidak bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan tapi masyarakat harus tetap dilayani karena biayanya itu telah disiapkan oleh negara,” ungkapnya kepada Kompas.com saat dikonfirmasi, Senin (14/10/2019).

(Kompas.com/Rahmat Rahman Patty)

Anak Musisi Legendaris Bikin Dewan Juri Melongo saat Ikut Audisi Indonesian Idol, Reaksi Ari Lasso

Selalu jadi Pembantu di Sinetron, Aslinya Kehidupan Artis Ini Berbeda, Cantiknya Kelewat Abis

Alfiana menjelaskan, BPJS Kesehatan dalam urusan pelayanan kesehatan sesuai aturan yang berlaku hanya terfokus pada peserta yang memiliki kartu BPJS kesehatan yang telah terjamin dalam JKN-KIS.

Untuk masyarakat yang tidak termasuk peserta JKN-KIS tidak menjadi tanggungan BPJS Kesehatan.

Menurutnya, sesuai surat dari Gubernur Maluku, masa tanggap darurat bencana terhitung sejak 26 September 2019-9 Oktober 2019.

Hanya saja, kata dia, khusus untuk Kabupaten Maluku Tengah, masa tanggap darurat masih diperpanjang hingga seminggu ke depan.

“Sebenarnya begini bicara soal BPJS Kesehatan itu berarti bicara soal peserta yang terjamin dalam JKN-KIS, kalau masyarakat yang di luar itu bukan kami.

Kalau dalam aturannya itu kan tidak dalam masa tanggap darurat jadi tidak boleh ditolak atau disuruh membayar,”jelasnya.

Dia menambahkan, karena status tanggap darurat di Maluku Tengah masih berlaku maka pihaknya tidak pernah memerintahkan rumah sakit itu untuk memberlakukan pelayanan yang mengharuskan masyarakat yang tidak memiliki kartu BPJS untuk membayar biaya pengobatan.

Halaman
1234
Editor:
Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved