Pembunuh Pacar Hamil yang Picu Demo Hong Kong Bersedia Serahkan Diri ke Taiwan
Chan Tong-kai, pemuda yang menjadi buron Taiwan karena tuduhan membunuh pacarnya yang sedang hamil, bersedia dideportasi ke Taiwan.
lihat foto
Setelah kasus pembunuhan itu, Chan kembali ke Hong Kong tanpa sang kekasih.
Namun, pria 20 tahun itu tidak bisa ditangkap karena tidak ada perjanjian ekstradisi antara Hong Kong dengan Taiwan.
Chan ditahan di Hong Kong atas tuduhan pencucian uang sekembalinya dari Taiwan, namun masa tahanannya habis pada 23 Oktober 2019 nanti.
Di Taiwan, Chan Tong-kai sudah masuk daftar buron terkait kematian pacarnya yang hamil, tetapi tidak dapat dipindahkan ke pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu.
Kekasihnya, Poon Hiu-wing, meninggal saat berlibur di Taiwan bersama Chan dan diduga menjadi korban pembunuhan.
Hal inilah yang mendorong Ketua Eksekutif Carrie Lam Cheng Yuet-ngor untuk mendorong RUU ekstradisi, yang akan memungkinkan Hong Kong untuk mengirim buron ke yurisdiksi yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi.
Anggota parlemen Ann Chiang La wan, dari Aliansi Demokratik untuk Kemajuan Hong Kong sempat mengunjungi Chan di penjara pada bulan Juli lalu dan mencoba membujuknya untuk menyerahkan diri kepada otoritas Taiwan.
Chiang mengatakan kepada SCMP bahwa setelah kunjungan itu ia tidak ada kontak lagi dengan Chan.
“Aku bilang aku ingin mengunjunginya lagi setelah pertemuan terakhir kali. Tetapi kami akhirnya tidak memiliki kontak lebih lanjut,” katanya, "Tapi saya tahu seorang pastor telah bekerja [dalam kasus ini]."
Ann Chiang tyidak tahu sikap Chan saat ini, apakah akan menyerahkan diri ke Taiwan atau tetap berada di Hong Kong.
Namun yang jelas, setelah masa tahanannya habis, ia bisa menghirup udara bebas di negaranya sendiri.
Anggota dewan eksekutif Ronny Tong Ka-wah mengatakan tidak ada cara lain untuk melanjutkan kasus ini.
“Sebagai penduduk tetap, Chan menikmati kebebasan di Hong Kong sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Tidak ada cara untuk membatasi kebebasannya setelah ia dibebaskan,” kata Tong.
"Bagi saya hal ini sebenarnya tidak bisa diterima, tetapi masyarakat telah mencapai titik yang tidak bisa kembali."
Seperti diketahui, pemerintah eksekutif Hong Kong diperangi oleh demonstran selama 17 pekan ketika mengajukan RUU ekstradisi ke parlemen.
Dalam RUU itu, seorang pelaku kriminal dapat diekstradisi ke negara lain, termasuk yang tidak ada perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong, termasuk China daratan.
