UK: Tantangan Kebijakan Untuk Joko Widodo terhadap Indonesia Dalam Periode Kedua

TRIBUNBATAM.id, UK - Presiden Indonesia, Joko Widodo telah meresmikan susunan kabinetnya untuk masa jabatan kedua, pada Rabu (23/10/2019), dengan mempertahankan posisi mantan eksekutif Bank Dunia, Sri Mulyani Indrawati, sebagai menteri keuangan negara, termasuk pemimpin oposisi dalam tim saat ia berupaya mendorong reformasi. 

Jokowi telah berjanji untuk segera menghapus sejumlah peraturan yang menghambat investasi dan membantu menciptakan lapangan kerja. 

Namun, ia menghadapi beberapa tantangan baru setelah terjadinya demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa. 

Demo terbesar dalam beberapa dasawarsa yang mencuat pada bulan lalu yakni menentang RUU baru yang dirancang oleh dewan parlemen. 

• Momen Hotman Paris Melotot Saat Wajahnya Direkam, Ada Sosok Asisten Pribadinya

Demo tersebut mendobrak melalui kritik yang mengatakan bahwa rancangan tersebut akan melemahkan demokrasi dan mengancam kebebasan dasar negara. 

Berikut adalah beberapa masalah kebijakan utama yang akan dihadapi Presiden RI: 

PERKEMBANGAN EKONOMI

Terkendala oleh harga komoditas lunak, Indonesia telah berjuang untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi di atas 5% dalam beberapa tahun terakhir meskipun terjadi ledakan dalam pembangunan infrastruktur dan upaya untuk memotong birokrasi yang menghambat investasi. 

Indonesia telah menarik investasi dalam peleburan mineral, tetapi telah gagal memenangkan banyak investasi manufaktur yang keluar dari Cina dibandingkan dengan beberapa pesaingnya. 

Widodo telah berjanji untuk meningkatkan iklim investasi lebih lanjut dengan melonggarkan aturan ketenagakerjaan yang ketat, membuka lebih banyak wilayah bagi investor asing dan mempercepat perjanjian perdagangan. 

Tetapi taruhannya sangat tinggi, mengingat pertumbuhan ekonomi 2019 diperkirakan akan melambat untuk kali pertama dalam empat tahun terakhir di tengah risiko resesi global. 

KORUPSI

Protes mahasiswa mungkin masih tertahan di tengah kemarahan atas undang-undang yang dikatakan dapat melemahkan perang terhadap korupsi dan "tagihan"  kontroversial baru lainnya, termasuk undang-undang pidana yang melarang seks di luar nikah. 

• UK: Penentuan Kunci Utama Ekonomi Negeri dalam Kabinet Baru Indonesia

Menjelang pelantikannya, Widodo menyetujui RUU parlemen untuk menempatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah pengawasan komite baru dan mengekang kebebasannya untuk menyadap para tersangka koruptor. 

Pekan lalu, lebih dari 40 ekonom menandatangani surat terbuka yang mendesak Widodo untuk mencabut undang-undang tersebut, dengan alasan korupsi merusak efisiensi dan menghambat investasi.