Ini Dia Veronica Koman, Aktivis dan Pengacara HAM yang Di Cap sebagai 'Musuh' Nomor Satu Negara

Veronica Koman, seorang aktivis sekaligus pengacara hak asasi manusia yang kini tengah diincar oleh kepolisian Indonesia. Musuh nomor satu negara.

istimewa
Veronica Koman 

TRIBUNBATAM.id, SYDNEY, AUSTRALIA - Veronica Koman, seorang aktivis sekaligus pengacara hak asasi manusia yang kini tengah diincar oleh kepolisian Indonesia atas postingan di Twitter yang bersitegang dengan pihak berwajib terkait masalah kerusuhan yang terjadi di wilayah Papua belum lama ini. 

Wanita dengan tato di setiap pergelangan tangannya ini digambarkan bak musuh nomor satu negara. 

Tato itu bertuliskan "DILLIGAF", kependekan dari ungkapan kasar yang secara bahasa berarti "Apakah saya terlihat seperti seorang yang peduli?" 

Veronica di hadapan publik Australia, mengucapkan rasa terimakasihnya kepada keluarganya yang sampai saat ini tetap setia mendampingi meski sekarang ia di cap sebagai musuh nomor satu negara (Indonesia). 

UK: Harga Nikel Kembali Naik Pasca Penutupan Proyek Ramu Nikel di Papua Nugini

"Saya berterima kasih kepada keluarga saya atas kesabarannya yang luar biasa. Seakan-akan masa remaja saya belum cukup menimbulkan masalah bagi mereka, kini mereka harus menghadapi bahwa kini, saya digambarkan oleh publik bak musuh negara nomor satu," ujar Veronica.  

Veronica menyampaikan pernyataan itu saat menerima penghargaan Sir Ronald Wilson Human Rights Award dari Australian Council for International Development (ACFID) pada Rabu (23/10/2019). 

Di awal pidatonya, Koman menyamakan penderitaan dan perjuangan Aborigin di Australia dengan orang Papua di tanahnya sendiri. 

UK: Freeport Membukukan Kerugian akibat Output Tembaga yang Lebih Rendah, Bagaimana Dengan Harga?

Menurutnya, akibat operasi gabungan aparat keamanan Indonesia, kini setidaknya 60 ribu warga sipil mengungsi di Papua, termasuk di Nduga. 

Dari keseluruhan warga Nduga yang mengungsi sejak Desember tahun lalu, 189 di antaranya, termasuk anak-anak, meninggal akibat kelaparan dan penyakit. 

Demonstran di Papua yang memprotes prihal rasisme dan menyerukan kemerdekaan itu telah berselisih dengan aparat keamanan selama lebih dari dua bulan. 

"Pemerintah Indonesia tidak senang ketika saya membagikan video-video yang menunjukkan lebih dari seratus ribu orang West Papua turun ke jalan di seluruh West Papua dan Indonesia pada Agustus dan September ini, meminta referendum penentuan nasib sendiri," ucap Veronica. 

Ia pun mempersembahkan penghargaan dari ACFID tersebut kepada semua korban tindak kekerasan aparat, juga 22 tahanan politik yang dikenakan pasal makar dalam dua bulan belakangan. 

Jabatan Menhan Telah Diambil Alih Prabowo, Hari Ini Ryamizard Serah Terima, Kemarin Ungkap Begini

"Akhir kata, saya berharap supaya penghargaan tahun ini bisa meningkatkan kesadaran di Australia tentang pelanggaran HAM yang dialami orang West Papua dan penyangkalan terhadap hak fundamental atas penentuan nasib sendiri mereka yang telah berlangsung selama puluhan tahun," katanya. 

Koman kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Jawa Timur karena tak kunjung memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka kasus provokasi dan penyebaran informasi bohong dalam insiden asrama mahasiswa Papua di Surabaya.

Meski Indonesia sudah meminta Interpol mengeluarkan red notice, Australia bergeming. Veronica bahkan dengan bebas berbicara di hadapan parlemen Australia untuk menyoroti pelanggaran HAM di Papua. (liasd) 

Ketua DPD PAN Batam Bocorkan Jadwal Penjaringan Pilwako Batam 2020

Terpental dari Kabinet, Ignasius Jonan Curhat Tak Pernah Duduki Kursi Menteri Hingga Minta Maaf

Karimun Customs and Excise Reveals 7 Drug Cases, Evidence of Methamphetamine From Malaysia

Komentar Susi Pudjiastuti Ketika Dirinya Diganti Edhy Prabowo: Kekhawatiran Saya Hilang

Penulis: Lia Sisvita Dinatri
Editor: Lia Sisvita Dinatri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved