Anggaran Lem Aibon Miliaran Rupiah, Anies Sebut Sistem e-Budgeting Warisan Ahok Kuno
diketahui adanya pengadaan lem aibon dan ballpoint di Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang mencapai nilai hingga miliaran Rupiah.
lihat foto
Anggaran Lem Aibon Miliaran Rupiah, Anies Sebut Sistem e-Budgeting Warisan Ahok Kuno & Ada Kelemahan
TRIBUNBATAM.id- Pemprov DKI Jakarta khususnya Dinas Pendidikan DKI Jakarta tengah menjadi sorotan.
Hal itu setelah diketahui adanya pengadaan lem aibon dan ballpoint di Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang mencapai nilai hingga miliaran Rupiah.
Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyalahkan sistem penganggaran digital yang diwariskan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok saat masih menjabat sebagai orang nomor satu di ibu kota.
• Lem Aibon Jadi Trending di Twitter dan Banyak Dicari di Google
• Ahok BTP Cium Puput Nastiti Devi di Perayaan 7 Bulanan, Terungkap Keberadaan Veronica Tan Saat Acara
Menurutnya, meski telah berbasis digital, namun sistem penganggaran yang digunakan Pemprov DKI Jakarta masih memiliki banyak kelemahan.
Untuk itu, seringkali jajaran Pemprov DKI Jakarta harus kembali menyisir usulan anggaran yang telah dimasukan ke dalam sistem.
"Ini sistem digital tapi masih mengandalkan manual sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan ketika menyusun RKPD di situ diturunkan bentuk kegiatannya," ujarnya di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat.
Untuk mengatasi kinerja sistem yang dianggap kuno, Anies mengaku sedang mengupayakan perbaikan sistem yang lebih canggih.
Ia pun menargetkan, sistem baru ini sudah bisa digunakan tahun depan menggantikan e-Budgeting warisan Ahok.
"Sekarang (sistem e-Budgeting) baru mau diperbaiki, sekarang manual. Mudah-mudahan tahun 2020 bisa digunakan," kata Anies.
Untuk diketahui, e-Budgeting yang digunakan Pemprov DKI Jakarta saat ini merupakan peninggalan Ahok semasa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2016 lalu.
E-Budgeting ini adalah sistem penyusunan anggaran yang didalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanja daerah.
Saat itu, DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang pertama kali menerapkan sistem penganggaran ini secara penuh.
Sistem ini pun diyakini mampu meminimalisasi korupsi dan menghemat anggaran hingga Rp 4 triliun.
Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pun sempat memberikan pujian terhadap sistem yang diwariskan Ahok ini lantaran masyarakat bisa ikut melalukan kontrol dan koreksi terhadap anggaran DKI Jakarta.
