Ketika Ahok BTP Buka Suara soal Sistem E-Budgeting yang Dikritik Anies: Pak Anies Terlalu Oversmart

Ketika Ahok BTP Buka Suara soal Sistem E-Budgeting yang Dikritik Anies: Pak Anies Terlalu Oversmart

TRIBUNBATAM.id- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diketahui menggunakan sistem e-budgeting dalam menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020.

Dengan e-budgeting, semua perencanaan anggaran diinput secara digital ke dalam sistem.

Sejak e-budgeting diterapkan, publik bisa menyoroti penyusunan anggaran yang dilakukan jajaran Pemprov DKI.

Sistem e-Budgeting mulai diperkenalkan pada masa Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

Sistem e-Budgeting pun akhirnya mulai digunakan di Jakarta saat Ahok BTP menjadi gubernur.

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diketahui tidak serius menyusun anggaran, termasuk penyusunan anggaran tahun 2020 Pemprov DKI.

Contohnya, anggaran influencer Rp 5 miliar, pembangunan jalur sepeda Rp 73,7 miliar, pembelian lem Aibon Rp 82,8 miliar, pembelian bolpoin Rp 124 miliar, dan pembelian komputer Rp 121 miliar.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemukan sejumlah anggaran yang janggal, mulai dari bolpoin Rp 635 miliar, tinta printer Rp 407,1 miliar, hingga anggaran pengadaan kertas Rp 213,3 miliar.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra mengakui, SKPD asal memasukkan detail komponen anggaran.