Reaksi Ahok BTP Soal Kritikan Anies Baswedan: Sistem e-Budgeting Baik Jika Tidak Ada Niat Maling
Ahok menerangkan, sistem e-Budgeting justru diperlukan agar penggunaan anggaran di DKI Jakarta diketahui publik.
lihat foto
Reaksi Ahok BTP Soal Kritikan Anies Baswedan: Sistem e-Budgeting Baik Jika Tidak Ada Niat Maling
TRIBUNBATAM.id- Publik tengah menyoroti anggaran lem aibon mencapai miliaran rupiah di Pemprov DKI Jakarta, tepatnya di Dinas Pendidikan.
Mengenai hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan justru mengatakan sistem e-Budgeting yang dibuat oleh Ahok BTP di eranya kuno dan banyak kelemahan.
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pun membantah pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahwa sistem e-Budgeting bermasalah.
Ahok menerangkan, sistem e-Budgeting justru diperlukan agar penggunaan anggaran di DKI Jakarta diketahui publik.
Sistem itu sebagai salah satu contoh keterbukaan informasi publik.
Data bisa didapatkan oleh masyarakat yang ingin mengetahui anggaran digunakan untuk apa.
"Semua orang mau tahu pengeluaran uang APBD DKI bisa dapatkan data dari pembelian pulpen sampai Aibon. Sampai UPS," ujar Ahok saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (31/10/2019).
Ahok berujar, sistem e-Budgeting berjalan dengan baik selama dia memimpin ibu kota.
Hanya, sistem jadi bermasalah karena yang menginput data berniat untuk memanipulasi anggaran.
"Sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada niat mark up apalagi maling. Untuk mencegah korupsi hanya ada satu kata transparansi sistem yang ada," imbuh Ahok.
Ahok berujar masyarakat sudah mengerti e-Vudgeting. Dia pun tidak mau berkomentar lebih jauh.
"Ternyata banyak (yang) sudah viral, orang-orang yang pintar dan tahu sistem e-Budgeting . Kalau aku sudah lupa mungkin kelamaan belajar ilmu lain di Mako Brimob," tutur Ahok.
• Anggaran Lem Aibon Miliaran Rupiah, Anies Sebut Sistem e-Budgeting Warisan Ahok Kuno & Ada Kelemahan
• Beda Transparansi Anggaran Masa Ahok & Anies: Semula Bebas Diakses, Kini Mesti Tunggu Sah Dulu
Kritik Anies
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan permasalahan salah memasukkan data dalam rancangan anggaran selalu terjadi setiap tahunnya.
Hal itu, menurut dia, karena sistem e-budgeting yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini masih menggunakan sistem manual.
