Heboh APBD Tak Masuk Akal DKI Jakarta, Ahok BTP Dikabarkan Jadi Dewan Pengawas KPK
Jokowi mengaku saat ini ia sudah mendapat masukan-masukan terkait sosok yang akan ia pilih untuk duduk sebagai dewan pengawas KPK.
Heboh APBD Tak Masuk Akal DKI Jakarta, Ahok BTP Dikabarkan Jadi Dewan Pengawas KPK
TRIBUNBATAM.id- Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tengah menjadi sorotan menyusul dari mencuatnya anggaran lem aibon mencapai miliaran rupiah.
Di tengah sorotan tersebut, Anies Baswedan justru menganggap anggaran tak masuk akal itu terjadi karena sistem e-budgeting Ahok kuno dan banyak kelemahan.
Antara Ahok BTP dan Anies Baswedan pun saling memberikan pernyataan.
Terbaru, kini muncul suara-suara dukungan di media sosial untuk mencalonkan eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai dewan pengawas KPK.
Wacana ini muncul di tengah ramainya pembahasan APBD DKI Jakarta yang banyak disorot publik.
Setidaknya akun twitter Rudi Valinka@kurawa mensosialisasikan wacana itu.
• Anies Baswedan Sebut APBD Tak Masuk Akal Ada Sejak Era Ahok BTP: Bedanya Tidak Ada yang Foto & Sebar
• Melihat Gaya Kepemimpinan Anies dan Ahok BTP, Pengamat Beri Contoh Antara Bung Hatta & Soekarno
Di twitter-nya, dia menulis
"Kalo kalian setuju Ahok @basuki_btp kita ajukan menjadi salah satu calon anggota Dewan Pengawas KPK RI maka silahkan Rituit Tantangan 10.000 rituit bisa tercapai gak ?
Supaya twit ini sampai ke tangan pak@jokowi".
Hingga Senin pagi, cuitan tersebut telah di-retweet hingga 17 ribu kali.
Selain Ahok, nama Antasari Azhar juga disebut berpeluang jadi Dewan Pengawas KPK.
Diketahui, kepada wartawan di Istana Merdeka, Presiden Joko Widodo akan menunjuk langsung Dewan Pengawas KPK.
• Remaja 13 Tahun Tega Cukil Perut Kakaknya Hidup-hidup Demi Curi Bayi Dalam Rahim
• Ramalan Zodiak Asmara Selasa 5 November 2019, Pisces Ingat Mantan, Gemini Frustasi, Capricorn Baikan
Beberapa waktu lalu juga muncul isu yang menyebut Dewan Pengawas KPK akan diisi Antasari Azhar dan Basuki Tjahaja Purnama BTP atau Ahok.
Dilansir dari Kompas.com, Presiden Joko Widodo tidak menggunakan panitia seleksi untuk menentukan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).