MA Coret Kebijakan Jokowi, Kepala Dinkes, Kepri Akan Kesulitan Dokter Spesialis

TANJUNGPINANG, TRIBUN – Mahkamah Agung (MA) mencoret kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebar para dokter spesialis hingga ke penjuru nusantara.

Jokowi terpaksa membuat Peraturan Presiden (Perpres) baru yang tidak lagi mewajibkan bagi dokter spesialis untuk berdinas hingga ke pelosok Papua, tetapi hanya sukarela dokter.

Keputusan MA tersebut akan berdampak juga pada Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang berada di berada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

• Kenalilah Kanker Payudara, Begini Cara Deteksi Menurut Dokter Spesialis RS Awal Bros Batam

• Pendaftaran Beasiswa LPDP 2019 Dokter Spesialis Sudah Dibuka, Cek Syaratnya Yuk!

Lagi pula Kepri juga memiliki pulau-pulau terpencil yang membutuhkan tenaga-tenaga dokter spesialis.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kepri Tjetjep Yudiana mengatakan dampak dari keputusan MK tersebut tentu akan sangat berpengaruh bagi Kepri.

“Tentu kita akan kesulitan mendapatkan tenaga dokter spesialis.

Padahal kita sangat membutuhkan tenaga mereka,” ungkap Tjetjep kepada TRIBUNBATAM.id, Senin (4/11/2019).

Menurut Tjetjep, Kepri selalu mendapat tenaga dokter spesialis sejak 2014 lalu.

Setelah itu, hampir setiap tahun, ada saja tenaga dokter spesialis yang dikirim ke Kepri.

Kondisi tersebut berlangsung sampai 2017.

Pada 2018, Kepri sama sekali tidak mendapat lagi bantuan tenaga dokter spesialis lagi.

“Karena itu, kami minta Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membujuk dokter spesialis dengan caranya sendiri,” kata Tjetjep.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten/Kota juga diminta untuk mengirim tenaga dokter untuk berkuliah mengambil spesialisasinya.

Para dokter ini diharapkan bisa kembali untuk mengabdi di daerahnya sendiri dengan sistem kontrak kerja dengan pemerintah daerah.

“Sekarang di Kepri ada dua kabupaten yang kekurangan dokter spesialis yakni Kabupaten Anambas dan Kabupaten Lingga,” sebut Tjetjep.

Kepala Dinkes Provinsi Kepri itu sekali lagi meminta kedua pemerintah kabupaten ini untuk membujuk dokter spesialis untuk mengabdi di daerah tersebut.

Sebab, dokter spesialis saat ini berbeda dengan dokter spesialis dahulu, apalagi setelag MA mencoret kebijakan Presiden Joko Widodo. 

• Sinergisitas TNI-Polri dan Walubi, Hartati Boyong Dokter Spesialis dan Paramedis ke Tanjungpinang

• RSUD Tarempa Akan Beroperasi Akhir Tahun 2018. Ternyata Sudah Ada Dokter Spesialis

“Kalau dahulu mereka wajin ditempatkan di suatu daerah.

Kalau sekarang mereka pilih daerah sendiri.

Karena itu, saya berharap ada kebijakan lain dari Pak Menteri Kesehatan baru ini.

Karena tak mungkin kebijakan itu langsung berubah sama seperti kita membalikkan telapak tangan,” tegas Tjetjep.

Keputusan MA mencoret kebijakan Jokowi itu seiring dengan diketoknya putusan Judicial Review Nomor 62 P/HUM/2018.

MA menganulir Perpres Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis.

MA beralasan wajib kerja merupakan bagian dari kerja paksa dan dilarang oleh UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 19 Tahun 1999 tentang Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa.

Atas putusan MA itu, Jokowi kemudian mengeluarkan Perpres Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis.

"Pemenuhan pelayanan kesehatan spesialistik dilakukan melalui pemerataan dokter spesialis di seluruh wilayah Indonesia dalam bentuk pendayagunaan dokter spesialis rumah sakit," demikian bunyi pertimbangan Perpres 31/2019, Senin (4/11/2019).

• Nasdem Angkat Bicara soal Kemesraan Surya Paloh & Presiden PKS Sohibul Iman: Meneladani Jokowi!

• Presiden RI Bertemu Presiden FIFA, Fahri Hamzah Komentari Cuitan Jokowi Masalah Bilateral

Bila dalam Perpres sebelumnya dokter spesialis wajib mau ditempatkan di daerah terpencil, maka kini menjadi sukarela.

Dokter spesialis yang mau secara sukarela saja yang bisa ditempatkan di daerah terpencil. (TRIBUNBATAM.id/Thomm Limahekin)