Disalahkan atas Polemik APBD DKI 2020, Anies Baswedan Bongkar Data Anggaran Gubenur Terdahulu

TRIBUNBATAM.id - Publik sempat digegerkan oleh adanya unggahan tentang nilai anggaran APBD DKI Jakarta yang memiliki nilai tidak wajar.

Hal tersebut lantas membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat bicara.

Anies bahkan sampai harus mengungkit kesalahan yang dibuat pada era gubernur sebelum dirinya.

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal youtube realita tv, Minggu (3/11/2019), Anies merasa kasus angka fantastis pada APBD DKI Jakarta diangkat seolah-olah hanya terjadi di era kepemimpinannya.

• Tanggapi Polemik APBD DKI 2020, Anies Baswedan: Kalau Ada Masalah Ya Dikoreksi, Bukan Diramaikan

• Sofyan Basir Divonis Bebas, KPK Tempuh Jalur Hukum: Bagian dari Check and Balance

• Persib Bandung vs PSIS Semarang, Ezechiel N Douassel dan Ardi Idrus Diragukan Bisa Main

"Sekarang persoalan ini diangkat seakan-akan hanya terjadi di era tahun ini," ujar Anies.

Karena adanya tudingan yang menuduh seolah-olah hanya terjadi di era kepemimpinannya, Anies mengatakan dirinya terpaksa menunjukkan adanya kejanggalan tersebut di tiap tahun.

"Karena dituding begitu, saya terpaksa menjawab dan terpaksa saya tunjukkan, ada semua (kejanggalan) dari tiap tahun," tambahnya.

Anies mengatakan orang yang ingin menuduh dirinya bersalah, malah membuat dirinya bisa mengatakan kalau hal ini adalah warisan dari gubernur sebelum dirinya.

"Jadi yang semula mau mengatakan ini adalah salahnya sekarang (era Gubernur Anies Baswedan), malah sekarang bisa saya katakan ini adalah warisan (gubernur terdahulu)," papar Anies.

Anies mengatakan karena ada yang mengangkat kejanggalan ini, ia terpaksa menjawab dengan memberikan data-data kejanggalan yang terjadi sebelum ia memimpin.

"Gara-gara Anda angkat, terpaksa saya harus menjawab," kata dia.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tersebut menegaskan dirinya terpaksa untuk meluruskan kesalahpahaman yang terjadi.

"Terpaksa saya harus meluruskan," katanya.

Ia mengatakan akan tidak fair jika tidak diluruskan, karena masyarakat mengira kesalahan tersebut adalah bentuk manipulasi yang ternyata bukan.

"Karena kalau tidak diluruskan, maka tidak fair, publik akan mengira terjadi saat ini (kejanggalan anggaran) manipulasi," imbuhnya.