Kebanyakan Orang, Pemko Batam Wacanakan Honorer Satpol Pindah ke Ditpam BP, Bisa?

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Menanggapi banyaknya honorer di lingkungan Pemerintah Kota Batam, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan Pemko Batam sedang mencari formulasi guna mengatasi besarnya anggaran honorer.

Pihaknya sudah melakukan analisis yang memungkinkan untuk perampingan. Tenaga honorer di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam kemungkinan akan dirampingkan.

Bahkan dalam kesempatan yang sama, Amsakar melontarkan adanya opsi pemindahan petugas Satpol PP ke Direktorat Pengamanan (Ditpam) Badan Pengusahaan (BP) Batam.

"Memang sejauh ini masih sebatas opsi saja, ini yang lagi kita cari formulasinya. Apabila ini memungkinkan, maka perampingan ini sendiri mungkin untuk dilakukan," ujar Amsakar, Kamis (7/11/2019).

Ia melanjutkan adapun opsi ini dikarenakan beberapa hal. Diantaranya adalah fungsi dari dua satuan tugas antar instansi ini yang tidak berbeda jauh. Serta adanya satu kepemimpinan antara Pemko Batam dan BP Batam.

• Jumlah Honorer Kebanyakan, Wakil Walikota Batam Usul Satpol PP dan Ditpam Dilebur

• Jumlah Honorer Batam Gendut, Anggota DPRD: Honorer Satpol PP Habiskan Rp 17 Miliar Setahun

"Tidak menutup kemungkinan karena tupoksinya sama, dan saat ini baik Pemko Batam dan BP Batam sendiri kita tahu sudah ada satu pemimpin," katanya.

Adanya opsi ini sendiri, berdampak untuk memaksimalkan kinerja dari kedua instansi pengamanan tersebut.
Baik dalam menjaga aset negara yang dikelola oleh BP Batam, maupun pengamanan aset daerah yang dikelola oleh Pemko Batam.

Ia menambahkan, adanya opsi ini sendiri juga akan melalui proses yang cukup panjang.

Sebelumnya, Komisi I DPRD Batam menyoroti jumlah tenaga honorer di lingkungan Pemko Batam. Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha menegaskan, jumlah tenaga honorer yang ada saat ini sebanyak 6.300 lebih sangat overload, melebihi jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemko Batam.

Menurutnya, anggaran yang terserap itu tak efektif besar serapannya. Namun hanya untuk penggajian honor satu instansi saja.

• Polres Karimun Tunggu Koordinasi Pemda, Pembuatan SKCK untuk Daftar CPNS 2019

• CPNS 2019 - Jelang Pendaftaran CPNS, Layanan SKCK Polresta Barelang Batam Ramai

"Semestinya bukan pendekatan berapa banyak jumlahnya, tapi pendekatan kualitatif," ujar Sarumaha.

Artinya, kesejahteraan tenaga honorer itu harus ditingkatkan dengan cara memberikan honor atau gaji mereka yang layak. Minimal setara Upah Minimum Kota (UMK) yang berlaku saat ini.

"Kalau gaji atau pendapatan sudah layak, otomatis kinerja honorer juga akan meningkat atau mengikuti," tegasnya.

Ia mencontohkan, misalnya saja di Satpol PP Kota Batam. Saat ini jumlah tenaga honorer di sana sebanyak 640 orang. Dari Rp 21 miliar yang dianggarkan, sebanyak Rp 17 miliar itu tersedot hanya untuk kebutuhan tenaga honorernya selama setahun, termasuk penggajiannya. Itu hanya untuk satu instansi saja di Satpol PP.

Sarumaha menginginkan jumlah tenaga honorer itu dirampingkan, disesuaikan dengan kebutuhan dan kesejahteraannya ditingkatkan.

"Kami ingin BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kota Batam itu melakukan survei yang akurat tentang analisis beban kerja, bukan kebutuhan subjektif. Penggunaan anggaran itu intinya harus efektif, efisien dan ada asas kepatutannya. Itu berdasarkan data dari BKPSDM yang sudah ada sekarang ini," katanya.

Menurut Sarumaha, seharusnya pemerintah melakukan usaha yang maksimal agar Batam mendapatkan jumlah penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lebih banyak.

"2020 mendatang, pemerintah mengajukan sebanyak 1.900 untuk CPNS, tapi yang di ACC itu hanya 140 saja. Itu kan sangat jauh sekali. Pemerintah harus bekerja keras untuk melakukan upaya-upaya agar kuota yang diajukan ke pusat bisa lebih banyak," tuturnya.

(tribunbatam.id / Roma Uly Sianturi)