BATAM TERKINI
Pedagang Pasar Induk Jodoh Kecewa dan Sebut Disperindag Batam Ingkar Janji
Para pedagang Pasar Induk Jodoh Batam yang kena gusur oleh pemerintah menagih janji pemerintah terkait alokasi lahan sementara di samping pasar induk.
lihat foto
Pedagang Tagih Janji Alokasi Lahan Sementara di Samping Pasar Induk Jodoh Batam
TRIBUNBATAM.id, BATAM - Setelah lapak jualan mereka digusur dan diratakan dengan tanah, ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) pasar Induk Jodoh Batam sempat mendatangi Kantor DPRD Batam dan hearing dengan Pemko Batam.
Hearing tersebut digelar untuk menentukan nasib para PKL lewat diskusi dengan perwakilan pemerintah kota dalam hal ini Dinas Perindustrian dan perdagangan kota Batam.
Dalam kesempatan itu, para pedagang menyampaikan beberapa tuntutan.
Di antaranya, meminta pemerintah kota Batam bertanggungjawab terhadap nasib para pedagang korban penggusuran Pasar Induk Jodoh Batam.
Mereka juga meminta Pemko atau pihak terkait agar membuka lahan di samping Pasar Induk Jodoh Batam untuk berjualan sementara pedagang.
Agung Wijaya Kordinator Gerakan Bersama Rakyat (Gebrak) kota Batam yang mengadvokasi para pedagang Pasar Induk Jodoh mengatakan, kekecewaan sangat besar dirasakan oleh para pedagang karena permintaan para pedagang belum dituruti sampai hari ini.
"Kan kemaren di-hearing yang dilakukan oleh pedagang bersama Disperindag dan BP Batam di kantor DPRD kota Batam para pedagang menyampaikan bahwa agar dibukakan lahan milik BP Batam yang seluas 0,57 hektare terpagar," ujar Agung kecewa.
• Polemik Penertiban Pasar Induk Batam, Ini Penjelasan Kadisperindag Gustian Riau
Ia juga mengatakan pihak yang telah menyepakati hal tersebut tetapi hingga hari ini pagar tersebut belum dibuka untuk dijadikan tempat berdagang sementara hingga pembangunan pasar selesai.
"Kemaren di-hearing disepakati akan dibukakan lahan tersebut tetapi hingga hari ini belum dibuka karena menunggu hasil notulensi rapat," ujar nya
Lebih mengecewakan lagi, dalam notulensi rapat dari DPRD Batam, permintaan pedagang lokasi untuk berjualan tersebut hilang.
"Nah kesepakatan terkait permintaan pedagang untuk berjualan di pasar tersebut hilang dan tidak tertuang di dalam kesimpulan notulensi rapat," ujar Agung kecewa dan suara lemas.
Para pedagang juga mempertanyakan tempat relokasi milik swasta dan sumber pendataan pedagang untuk di relokasi di areal milik swasta tersebut.
"Kemarin dikatakan sudah disiapkan lokasi jualan para pedagang, tetapi lokasi tersebut sudah dialokasikan ke beberapa pedagang dan lokasi tersebut tidak kosong seperti yang disampaikan," katanya.
Dia menyebut, alokasi lahan itu kacau balau karena setelah dicek ada beberapa pedagang yang sudah meninggal dan sudah tidak berjualan di areal tersebut.
