6 Tanggapan Tokoh jika Ahok BTP Jadi Bos BUMN, Ada Jokowi, Zulkifli Hasan Hingga Sandiaga Uno

Kabar mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama itu akan mengisi jabatan pimpinan di BUMN telah dibenarkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

|
ISTIMEWA/Tangkap layar Youtube Panggil Saya BTP
Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok 

Sedangkan menurut Fadjroel, perihal Ahok pernah memiliki kasus penodaan agama, kata Fadjroel, tak menjadi halangan.

Menurutnya, yang penting bersih dari korupsi.

Diingatkannya, bahwa ada aturan yang telah ditekankan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mereka yang akan menjabat di BUMN.

"Jadi kalau mau masuk BUMN, masuk bersih, di dalam bersih-bersih dan keluar bersih. Begitu saja," ujarnya.

Untuk jabatan pasti Ahok, Fadjroel meminta untuk menanyakan kepada Menteri BUMN Erick Thohir.

"Jadi lebih baik ditanyakan langsung kepada pihak Kementerian BUMN," tuturnya.

Kementerian BUMN Buka Suara Soal Ahok BTP Jadi Bos BUMN, Sebut Eks Veronica Tan Putra Terbaik Bangsa

2. Sandiaga Uno Ikut Komentar

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memberikan tanggapannya perihal kabar mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengisi kursi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dikutip TribunPapua.com dari Kompas.com, Kamis (14/11/2019), Sandiaga menilai Ahok memiliki latar belakang pendidikan yang dirasa cocok untul mengisi posisi BUMN.

"Mungkin Pak Ahok memiliki kekuatan di bidang pertambangan, karena beliau sarjana pertambangan, yang dicari tentu kecocokannya kepada right man at the right place," ucap Sandi, kepada wartawan seusai mengisi acara di Hotel Grand Dafam Rohan Yogyakarta, Bantul, Kamis (14/11/2019).

Namun ia kembali meminta agar mendengarkan alasan Erick Thohir memberikan kursi pimpinan BUMN kepada Ahok.

Sehingga ia meminta agar masyarakat tak berspekulasi.

"Tunggu dulu apa yang menjadi pertimbangan Pak Erick (memilih Ahok) disampaikan kepada publik," kata Sandi.

Sandiaga juga meminta agar apapun keputusan harus ikut mendukung.

"Dan setelah terpilih, kita sudah wajib (mendukung) karena BUMN milik rakyat, milik bangsa dan negara. Jadi patut didukung untuk memberikan kemaslahatan sesuai dengan Pasal 33 UUD 45," ucapnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Papua
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved