DPRD Provinsi Kepri Rapat Paripurna Pengesahan APBD 2020

Nahar yang sudah tujuh tahun menjadi Kepala Barenlitbang Provinsi Kepri ini optimistis Perda Rancangan APBD bisa disahkan paling lambat 29 November 2019.

Hal tersebut mesti dilakukan untuk menghindari sanksi atau penalti dari Kemendagri.

Selasa (19/11) sore, proses penyusunan RAPBD itu baru dalam tahap penyampaian nota keuangan dan Rancangan peraturan daerah (Ranperda) APBD 2020 dalam sidang paripurna DPRD Kepri di Ruang Paripurna DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang.

Penyampaian nota anggaran itu disampaikan oleh Plt Gubernur Kepri Isdianto.

Agenda rapat paripurna ini nantinya akan diikuti oleh agenda-agenda lainnya yang masih panjang.

Soalnya, seluruh fraksi akan mempelototi angka demi angka pada RAPBD tersebut.

Selanjutnya, setiap fraksi akan memberikan pandangan umum.

Sidang dilanjutkan lagi dengan jawaban pemerintah, sinkronisasi TAPD dengan Banggar, Laporan TAPD dan Banggar, dan barulah kemudian Penetapan APBD Provinsi Kepri 2020 disahkan oleh DPRD dalam peraturan daerah.

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kepri Isdianto dalam pidatonya mengatakan, Pemprov Kepri menetapkan tema pembangunan 2020 yakni, "Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Ekonomi, Keberlanjutan Infrastruktur, serta Pengembangan Pusat Kebudayaan Melayu Kepri".

Isdianto menyampaikan, APBD Kepri diperkirakan sebesar Rp 3,9 triliun lebih. Penerimaan daerah diproyeksikan sebesar Rp 3,87 triliun yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 1,291 triliun lebih serta dana perimbangan sekitar Rp 2,54 triliun serta pendapatan lainnya Rp 39,941 triliun,

Untuk belanja daerah tahun depan, terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 1,997 triliun lebih dan belanja langsung Rp 1,948 triliun lebih.

"Besarnya total belanja daerah tersebut, dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan melalui program pada SKPD untuk mendukung arah kebijakan pembangunan nasional 2020," kata Isdianto.(tribunbatam.id/endrakaputra)